Warga Adukan Dugaan Mafia Tanah di Sukarame, BPN: Sudah Tersertifikat

Darma juga membantah klaim pihak berinisial J yang disebut telah menguasai lahan tersebut selama puluhan tahun. Menurutnya, dokumentasi dan penelusuran citra Google Earth menunjukkan lahan masih terlihat digarap petani sebelum akhirnya dipagar dan dikuasai pihak lain.

Ia mengatakan, para pemilik tanah kini masih berkoordinasi untuk mencari penyelesaian agar lahan yang mereka klaim sebagai haknya dapat kembali dikuasai.

"Jelas kita sebagai korban ingin mendapatkan hak kita, serta pemerintah bisa hadir ikut menyelesaikan permasalahan ini," ucapnya.

Koordinator warga, Dikdo Wiratno menyebutkan, persoalan tersebut diduga berkaitan dengan praktik mafia tanah. Ia mengatakan, perkara mengenai lahan tersebut sebelumnya telah bergulir di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

Dalam perkara diajukan pihak berinisial J, Dikdo disebut tercatat sebagai tergugat intervensi bersama PT B dan seorang bernama Yuliana. Menurutnya, masih terdapat sekitar 19 pemilik tanah lain yang memiliki bidang di kawasan tersebut.

"Sebagian lahan milik pihak yang terlibat perkara disebut telah kembali dikuasai pemiliknya, tetapi sejumlah tanah milik petani penggarap dan warga masih dikuasai pihak yang mereka persoalkan. Ini murni seperti sindikat mafia tanah," katanya.

Dalam audiensi tersebut, perwakilan 1.041 pemegang SHM juga menyampaikan bahwa mereka mendasarkan tuntutannya pada putusan pengadilan terkait SK Gubernur Lampung 1977. Mereka menyebut Putusan PTUN Bandar Lampung Nomor 18/G/2015/PTUN-BL juncto putusan PT.TUN Jakarta hingga putusan kasasi Mahkamah Agung telah berkekuatan hukum tetap atau inkracht.

Menurut mereka, putusan tersebut menyatakan keabsahan SK Gubernur 1977 dan SHM diterbitkan berdasarkan keputusan tersebut. Perwakilan warga menilai persoalan yang mereka hadapi bukan lagi sekadar sengketa kepemilikan baru, melainkan berkaitan dengan pelaksanaan putusan pengadilan.

"Kami menduga ada praktik mafia tanah dan keterlibatan oknum. Warga kami, petani dan buruh, sudah pegang SHM tapi 10 tahun tidak bisa menggarap tanahnya karena intimidasi," ujar Dikdo.

Oleh karenanya, mereka mendorong adanya penertiban terhadap tanah yang disebut dikuasai tanpa hak serta pembentukan tim terpadu yang melibatkan Pemkot Bandar Lampung, Satpol PP, dan kepolisian. Selain itu, warga meminta perlindungan hukum bagi pemegang SHM serta penindakan apabila ditemukan pihak yang terbukti terlibat dalam penguasaan tanah secara ilegal.

"Kami tidak meminta lebih. Kami hanya meminta negara hadir dan menegakkan hukum. Jangan biarkan mafia tanah menang melawan putusan MA," lanjut perwakilan warga.

Menanggapi pengaduan tersebut, Kepala Kantor Pertanahan (BPN) Kota Bandar Lampung, Ulin Nuha, mengatakan bidang tanah yang telah memiliki sertifikat tercatat dalam data pertanahan. Hal itu disampaikannya setelah melihat peta dan data bidang tanah yang ditunjukkan warga dalam pertemuan.

"Kalau sudah ada sertifikat, berarti sudah ada di data kita juga. Itu sudah bersertifikat hak milik," kata Ulin.

Ia menjelaskan, masyarakat yang bidang tanahnya belum bersertifikat dapat mengajukan permohonan pendaftaran hak dengan melengkapi persyaratan sesuai ketentuan. Namun, terkait tuntutan warga mengenai penertiban atau penguasaan fisik lahan, Ulin menegaskan hal tersebut bukan kewenangan BPN.

"Itu sudah bukan ranah kami. Kalau masyarakat memang menempuh jalur hukum, silakan," imbuh Ulil.