Walhi Lampung Desak Gubernur Cabut Izin Tambang di Laut Kuala Teladas

Irfan melanjutkan, masyarakat Kuala Teladas sangat meyakini bahwa wilayah 'gosong' yang akan ditambang tersebut merupakan, wilayah pertahanan kampung dari terjangan ombak tinggi karena memiliki fungsi pemecah ombak pada saat gelombang tinggi.

Selain itu, Pemprov Lampung juga perlu mengingat,  provinsi ini merupakan salah satu daerah tiga besar penghasil rajungan di Indonesia. Itu dihasilkan dari Kabupaten Lampung Timur, Lampung Tengah, dan Tulang Bawang tepatnya di kampung Kuala Teladas.

"Tentu hal ini menjadi sebuah gambaran ketidakkonsistenan pemerintah provinsi, saat harus melindungi wilayah tangkap nelayan rajungan, tapi justru membiarkannya  rusak akibat kegiatan yang bersifat eksploitatif dengan alas an pendalaman alur," kata Irfan.

Pihak penambangan juga dinilai telah menyalahi aturan. Pasalnya pihak penambang berdalih aktivitas disetujui sebagai usulan dari masyarakat Kuala Teladas. Padahal, mereka juga tidak pernah meminta baik secara lisan maupun tulisan tentang pendalam alur tersebut.

Menurut Irfan, adanya wilayah gosong tersebut juga sebagai sumber penghidupan nelayan dan sebagai media mitigasi bencana.

"Kita juga berbicara pendalaman alur seperti yang disampaikan Dishub, bahwa pendalaman alur berdasar pada proposal masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan nelayan Kuala Teladas," kata Irfan.

Ia pun menilai, hal tersebut bertolak belakang dengan fakta dan kebutuhan masyarakat di lapangan. "Ini merupakan tempat kapal kecil milik nelayan, bukan alur pelayaran," sambungnya.

WALHI Lampung juga meminta agar Pemprov Lampung segera menghentikan aktivitas berkedok pendalaman alur perairan laut. Itu dilakukan oleh Pemprov Lampung melalui PT Sienar Tri Tunggal Perkasa.

Lebih lanjut Irfan menyatakan, pihaknya perlu menyusun terkait pelanggaran lingkungan hidup. Misalnya, penyelewengan AMDAL dan izin lainnya juga bakal dilaporkan kepada aparat penegak hukum.

"Apalagi seluruh warga Kuala Teladas juga mengatakan tidak ada nego dan tegas menolak pendalaman alur yang akan dilakukan, serta kegiatan pertambangan apapun dilokasi tersebut," kata dia.

Irfan juga menegaskan, WALHI Lampung akan terus mengawal kasus ini. Pasalnya, jangan sampai ada main-main dibelakang. Itu dikarenakan pendalaman alur ini lebih banyak mudaratnya, bila dibanding manfaat untuk nelayan.

"Tentunya, ini juga sangat bertolak belakang dengan Perda RZWP3K Provinsi Lampung dan juga Program Rajungan Berkelanjutan, yang merupakan salah satu komoditas andalan provinsi lampung," tandasnya.