Update Terbaru Ibadah Haji dan Umrah dari Kemenang Lampung

Anggota Komisi VIII DPR RI Komang Koheri, mengatakan, diseminasi Kemenag atas usulan dari Komisi VIII DPR RI yang dilakukan serentak diseluruh Indonesia.

“Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan informasi dan pemahaman terkait pembatalan pemberangkatan haji kepada seluruh peserta. Terutama kepada calon jemaah yang mengalami pembatalan,” ungkapnya.

Komang menjelaskan maksud dan tujuan pembatalan pemberangkatan haji dan umrah di tengah pandemik COVID-19 kepada seluruh peserta yang hadir. “Maksud dan tujuan pemerintah sangat baik yaitu mengutamakan keselamatan dan kesehatan para calon jemaah haji dan umrah,” tambah Komang.

Dirlola Dana Haji dan SIHDU PHU Kemenag RI Jaja Jaelani melalui virtual zoom menyampaikan, tidak dilakukan pemberangkatan haji selama dua tahun yakni melindungi warga negara dari keselamatan kesehatan dan keamanan.

“Situasi pandemik belum usai melanda, berkembangnya virus varian baru COVID-19 serta belum adanya MOU dan kepastian kuota,” jelasnya.

Jaja Juga menjelaskan tentang pro dan kontra pembatalan pemberangkat ibadah haji di hadapan peserta. “Bila keputusan berangkat, tidak ada jaminan jemaah tidak tertular dari penyebaran virus serta prosesi ibadah dibatasi dan di atur dengan sangat dibatasi,” tambah Jaja.

Anggota Badan Pelaksana Bidang Keuangan dan Manajemen Risiko BPKH Acep R Jaya Prawira, mengatakan, kondisi keuangan haji aman, efisien dan likuid. Itu sesuai amanat UU Nomor 34/2014, BPKH telah mendapatkan opini WTP selama tiga tahun berturut-turut (2018–2000),” jelasnya.

Ia juga menjelaskan subsidi biaya haji meningkat tajam sejak 2011 mencapai hingga 50 persen di tahun 2019. Termasuk untuk 10 ribu tambahan jemaah lansia.

“Dana subsidi diambil dari nilai manfaat BPKH. BPKH juga berperan dalam mengurangi beban biaya di dalam BPIH dengan melakukan efisiensi biaya penerbangan dan efisiensi pengadaan mata uang Saudi Riyal. Tahun 2022 perhitungan BPIH dan Bipih menggunakan ketentuan prokes, khususnya untuk hotel dan penerbangan,” papar Acep.

Acep menjelaskan BPKH membayarkan nilai manfaat sudah ditetapkan saat memproses pengembalian setoran BPIH dan BPIH Khusus. Sejak tahun 2018/2019 telah terdapat alokasi nilai manfaat bagi jemaah tunggu.

“Tahun 2020 dan 2021 alokasi VA dinaikkan terutama untuk jemaah haji batal berangkat. Proyeksi 2023 hingga 2025 sesuai dengan proyeksi jangka panjang yang meningkat alokasi dan proporsinya,” ujarnya.

Kakanwil Kemenag Provinsi Lampung Juanda Naim, menjelaskan tujuan Jamarah untuk memberikan pemahaman tentang mekanisme penyelenggaraan haji dan umrah. Selain itu, mendengarkan berbagai permasalahan  terjadi di masyarakat khususnya di Provinsi Lampung.

“Hari ini kita duduk bersama dan berbincang-bincang, berdiskusi dan berbagi informasi terkait masalah haji dan umrah yang menyangkut berbagai aktifitas penyelenggaraan haji dan problem yang mungkin timbul,” jelasnya.

Juanda berharap melalui kegiatan Jamarah semakin terbangun sinergitas antara pemerintah dengan kelompok PPIU. “Sinergitas juga akan terbangun dengan KBIHU dalam upaya melakukan bimbingan terbangun solidaritas antar stakeholder terkait dalam penyelenggaraan umrah dan haji,” papar.

Ia menambahkan, kegiatan Jamarah ini sudah bergulir empat tahun terakhir. Itu merupakan salah satu program unggulan dari Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kemenag RI.