Tolak Jokowi di Lampung, Massa FSML Tuntut Isu HAM hingga Ijazah

FSML turut menyinggung peristiwa 21-22 Mei 2019 diklaim sebagai bentuk pelanggaran HAM. Meri melanjutkan, massa menilai adanya korban jiwa hingga penangkapan terhadap ratusan orang dalam rangkaian aksi pasca Pemilu saat itu.

Selain itu, FSML menyoroti dugaan ketidakadilan penegakan hukum di era pemerintahan Jokowi. Mereka menyinggung sejumlah kasus hukum yang disebut belum diproses secara konsisten, termasuk perkara telah inkracht namun belum dieksekusi.

“Ini kami nilai sebagai bentuk ketidakadilan hukum. Ada yang sudah inkracht tapi tidak dijalankan seperti halnya kasus Silfester dalam laporan pak Jusuf Kalla,” katanya dengan nada lantang.

Lebih lanjut Meri menegaskan, FSML juga mempertanyakan polemik ijazah Presiden Jokowi kembali mencuat di ruang publik. Massa menilai, seharusnya presiden dapat menunjukkan dokumen tersebut, untuk meredam polemik di masyarakat.

“Hal ini sungguh sangat sederhana saja, tinggal tunjukkan ijazah agar tidak terjadi kegaduhan di tengah publik,” imbuh dia.

FSML juga menyinggung agenda politik ke depan dan mengingatkan agar kepemimpinan nasional di masa mendatang diisi oleh figur yang dinilai memiliki kapasitas intelektual, spiritual, serta kematangan usia untuk memimpin Indonesia.

Pasalnya, massa menduga kegiatan safari politik berkeliling ke sejumlah wilayah Indonesia yang dilakukan oleh Jokowi ditujukan untuk melanggengkan jalan Gibran Rakabumiraka di kontestasi Pemilu 2029.

"Silakan saja! Tetapi, kami ingin negeri ini dipimpin oleh seseorang anak bangsa yang cerdas intelektualnya, yang cerdas spiritualnya, yang sudah matang, dan yang cukup umurnya!," imbuh Meri.