Kaleidoskop Lampung 2023, Peristiwa Viral Awbimax hingga Komika Aulia
Kolase foto Awbimax, demo di Kanwil ATR/BPN Lampung, Komika Aulia Rakhman. (IDN Times/berbagai sumber).
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Bandar Lampung, IDN Times - Sejumlah peristiwa viral sempat menuai perhatian khalayak ramai terjadi di Provinsi Lampung sepanjang 2023. Rentetan peristiwa itu bukan hanya ramai di media pemberitaan, tapi juga di media sosial hingga mengundang komentar pro dan kontra.
Berdasarkan catatan IDN Times, beberapa di antaranya peristiwa viral itu dimulai dari kemunculan konten bernarasi kritik lewat akun TikTok Awbimax Reborn dilontarkan pemuda asal Lampung Timur, Bima Yudho Saputro.
Kemudian aksi demo ratusan masyarakat tani asal Lampung Timur di depan Kanwil ATR/BPN Lampung mempertanyakan penerbitan sertifikat di atas lahan garapan terletak di Register 38 Gunung Balak. Lalu dipengujung 2023, masyarakat Sai Bumi Ruwa Jurai kembali digegerkan dengan materi stand up komedi diduga menistakan agama darin komika Aulia Rakhman.
Sederet peristiwa viral itu diketahui sempat berujung pada laporan kepolisian hingga aduan ke Presiden RI Joko 'Jokowi' Widodo. Berikut IDN Times ulas perjalanan catatan kasus tersebut dalam kaleidoskop 2023.
1. Konten kritik berdiksi 'Dajal' Bima berujung intimidasi keluarga hingga laporan polisi
Tangkap layar unggah video di akun TikTok @Awbimax Reborn. (IDN Times/Istimewa).Peristiwa pertama datang dari kasus Tiktoker Bima Yudho Saputro, alias pemilik akun TikTok Awbimax Reborn. Pemuda asal Lampung Timur kini tengah berkuliah di Australia itu, mulanya menggunggah konten kritik berdiksi 'Dajal' menyuarakan keresahan terhadap praktik korupsi hingga lambannya pembangunan infrastruktur di Lampung pada pertengahan April 2023.
Menurutnya, Provinsi Lampung tengah dihadapkan sekelumit permasalahan seperti mangkraknya pembangunan megaproyek Kota Baru di Lampung Selatan, minim fasilitas infrastruktur seiring banyaknya jalan rusak, hingga urusan birokrasi lemah.
Alhasil, konten kritik itu disoroti banyak pihak mulai dari pemerintah daerah hingga masyarakat sipil turut berkomentar pro dan kontra. Seiring dengan itu, Bima mengaku keluarga khususnya kedua oang tuanya mendapat berbagai macam intimidasi hingga intervensi buntut konten tersebut.
Bukan hanya itu, pria berambut ikal ini juga dilaporkan pengacara bernama Gindha Ansori Wayka ke Polda Lampung mempersoalkan diksi dajal dalam narasi konten kritik tersebut. Meski pada akhirnya, Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) menghentikan penyelidikan perkara dan menyebut tidak memenuhi unsur pidana.
2. Muncul istilah Bima Effect
Presiden RI Joko 'Jokowi' Widodo menyusuri jalan rusak penuh lubang dan debu di ruas jalan Desa Rama Nirwana, Kecamatan Seputih Raman, Kabupaten Lampung Tengah, Jumat (5/5/2023). (IDN Times/Tama Yudha Wiguna).Masih dari kasus konten TikTok Awbimax, pemerintah pusat akhirnya ikut turun tangan menindaklanjuti keluh kesah jalan rusak di Provinsi Lampung. Akhirnya, Presiden RI Jokowi melakukan kunjungan kerja ke Lampung, untuk melihat langsung kondisi jalan rusak di Lampung Selatan hingga Lampung Tengah pada 3 Mei 2023.
Hasilnya, Presiden Jokowi berkomitmen menggelontorkan dana segera Rp800 miliar diperuntukkan memperbaiki kondisi 15 ruas jalan rusak di Lampung. Kemudian muncul istilah kalimat 'Bima Effect'.
Mendapat bantuan dari pemerintah pusat, akhirnya Provinsi Lampung berkolaborasi dengan Kementerian PUPR mulai membenahi kondisi jalan rusak. Tak tanggung-tanggung, rusa jalan-jalan rusak ini diperbaiki menggunakan perkerasan jalan beton (rigid pavement). Kini, mayoritas jalan sudah mulus dan sebagian masih proses pengerjaan.
Baca Juga: Membumikan Kendaraan Listrik di Lampung, Menuju Electrifying Lifestyle
3. Ratusan masyarakat tani demo menyoal penerbitan SHM lahan garapan kawasan hutan register
Aksi unjuk rasa masyarakat petani dari Kabupaten Lampung Timur di depan Kanwil Kementerian ATR/BPN Lampung, Kamis (30/11/2023). (IDN Times/Tama Yudha Wiguna).Mesuk peristiwa viral kedua, ratusan masyarakat Desa Sripendowo, Kecamatan Bandar Sribhawono, Kabupaten Lampung Timur menggelar aksi demonstrasi di depan Kanwil Kementerian ATR/BPN Provinsi Lampung, Kamis (30/11/2023). Unjuk rasa ini mempertanyakan sekaligus menuntut pembatalan penerbitan sertifikat di atas lahan garapan masyarakat 8 desa seluas 401 hektare Register 38 Gunung Balak.
Masyarakat tani dari 8 desa kecamatan setempat meminta keadilan atas lahan telah digarap sejak 1968. Mereka menyoal kemunculan Sertifikat Hak Milik (SHM) atas nama orang lain tanpa sepengetahuan para penggarap.
Dalam prosesnya, para petani tidak pernah mengalihkan pengelolaan lahan kepada orang atau pihak manapun dikarenakan itu masuk wilayah kehutanan Register 38 Gunung Balak. Apalagi, mengetahui dan melihat aktivitas pengukuran oleh BPN Lampung Timur.
Kegelisahan petani kian berlanjut tatkala seseorang tidak dikenal datang membawa bukti SHM dan meminta penggarap untuk membayar Rp150-200 juta sesuai luas lahan digarap masing-masing. Selain itu, mereka juga menerima intimidasi hingga ancaman akan dilaporkan ke pihak kepolisian.
4. Kirim surat ke menteri ditembuskan ke Presiden Jokowi
Kabid Penanganan Sengketa Kanwil ART/BPN Lampung, Yustin Iskandar Muda menerima tuntutan masyarakat petani atas SHM Resgister 38 Gunung Balak, Kamis (30/11/2023). (IDN Times/Tama Yudha Wiguna).Terkait aksi demo saat itu, Kanwil Kementerian ATR/BPN Lampung melalui Kabid Penanganan Sengketa, Yustin Iskandar Muda mengaku belum menerima informasi maupun laporan utuh ihwal kegiatan pengukuran tanah penerbitan SHM di atas lahan Register 38 Gunung Balak.
Yustin menyebut, pihaknya masih perlu mengecek ke kantor ART/BPN Lampung Timur. Pasalnya, kegiatan itu adalah kewenangan kerja kantor pertanahan setempat. Sedangkan untuk tuntutan pendemo, akan diselesaikan secara persuasif dan mediasi dengan mengumpulkan seluruh data fisik hingga data yuridis.
Lebih lanjut LBH Bandar Lampung sebagai pihak mendampingi para petani terdampak mengirimkan surat pengaduan ke Mentri ATR/BPN Hadi Tjahjanto hingga Presiden Jokowi. Tujuannya, guna mengusut tuntas dugaan mafia tanah di Register 38 Gunung Balak, Lampung Timur.
Pengiriman surat ini ditujukan menagih janji Mentri ATR/BPN, Hadi Tjahjanto sudah terang-terangan berkomitmen akan memberantas praktik-praktik mafia tanah, untuk memenuhi rasa keadilan para penggarap lahan tersebut.
5. Dugaan penistaan agama Komika Aulia Rakhman berujung bui
Tangkap layar penyampaian materi stand up Komika Aulia Rakhman singgung Nabi Muhammad. (TikTok/@mudeedoo).Mendekati pengujung 2023, peristiwa viral lainnya datang dari Komika asal Lampung, Aulia Rakhman. Ia kini harus tersandung kasus dugaan penistaan agama atas penampilan materi stand up komedinya, saat kegiatan kampanye Capres Anies Baswedan bertajuk 'Desak Anies' di Kota Bandar Lampung, Kamis (7/12/2023).
Aulia kini telah ditetapkan tersangka dan berkas perkaranya telah dilimpahkan ke Kejati Lampung ini membawakan materi menyinggung nama Nabi Muhammad SAW. Alhasil, penampilannya mendapatkan banyak sorotan hingga komentar negatif, salah satu datang dari Gus Miftah melalui akun Instagram @gusmiftah.
Menyadari kesalahannya, Aulia Rakhman buru-buru mengunggah video klarifikasi dan permintaan maaf ke publik melalui akun Instagram @auliarakhman90. Di situ, ia mengaku tidak memiliki maksud dan tujuan tertentu menyinggung nama Nabi Muhammad SAW.
Meski demikian, perkumpulan advokasi Lingkar Nusantara (LISAN) Wilayah Lampung dan sejumlah masyarakat ramai-ramai melayangkan laporan ke Polda Lampung hingga Sentra Gakkumdu Lampung. Muaranya, ia ditetapkan melanggar tindak pidana umum dugaan penistaan agama dan langsung diamankan kepolisian.
Baca Juga: Bea Cukai Lampung Tindak 1,2 Juta Rokok Ilegal di Pengujung 2023
6. TKD AMIN Lampung ngaku kecewa dan tak beri pendampingan hukum ke Komika Aulia
Komika Aulia Rakhman, tersangka penistaan agama nama Nabi Muhammad SAW. (Dok. Polda Lampung).Dari hasil pemeriksaan terhadap Komika Aulia Rakhman, Kabid Humas Polda Lampung, Kombes Pol Umi Fadilah Astutik mengungkapkan, tersangka telah mengakui kesalahannya dan menyebut materi stand up itu bentuk spontanitas alias di luar materi telah disiapkan sebelumnya.
Dalam proses penyelidikan, Tim Kampanye Daerah (TKD) pasangan Capres dan Cawapres nomor urut 1 Anies Rasyid Baswedan – Muhaimin Iskandar (Amin) di Lampung menegaskan tidak akan memberikan pendamping hukum kepada Aulia. Pasalnya, ia bukan merupakan bagian dari keanggotaan Timnas dan TKD AMIN.
TKD AMIN Lampung melalui Noverisman Subing selaku ketua pelaksanaan turut memastikan pihak panitia kegiatan kampanye di titik tersebut telah membriefing materi stand up Aulia Rakhman dan materi viral itu jelas diluar kesepakatan kedua pihak, serta mengaku kecewa atas materi Aulia Rakhman.
7. Akibat kurangnya indeks pemenuhan jaminan dasar warga negara
Akademisi Universitas Lampung (Unila), Yusdianto. (Dok. FH Unila).Menanggapi sederet peristiwa viral ini, Akademisi Unila, Yusdianto mengatakan, kemunculan ini menandakan indeks perlindungan, penjaminan, hingga pengukuhan hak asasi warga negara soal jaminan dasar berupa pemenuhan infrastruktur, hidup, dan layanan dasar pemerintah daerah tidak memberikan legesi dan kepastian kepada masyarakat.
Akibatnya, banyak pemikiran atau inisiatif warga negara mencari jalan lain guna menyuarakan hak-hak yang semestinya diberikan pemerintah melalui keberadaan kebijakan.
"Poin realisasi kebijakan itu tidak dirasakan masyarakat, sehingga mereka memilih jalan menggugat atau teguran keras ke pemerintah melalui jalan suara publik," imbuhnya.
Maka dari itu, ia berharap serangkaian peristiwa viral di 2023 ini menjadi catatan penting bagi pemerintah daerah. "Jaminan hak dasar sudah semestinya dilakukan oleh pemerintah, ternyata pada poinnya tidak dilakukan," tambah dia.
8. Harus jadi refleksi pemerintahan daerah 2023
Refleksi Akhir Tahun 2023 Pemprov Lampung, Senin (18/12/2023). (Dok. Pemprov Lampung).Lebih lanjut kondisi serupa dikatakan Yusdianto amat penting sebagai refleksi menyongsong 2024. Terlebih, Indonesia termasuk Lampung akan menghadapi pesta demokrasi Pemilu pada 14 Februari 2024.
Harapannya, tentu apa yang telah terjadi di 2023 tidak kembali terulang dan bisa dituntaskan di 2024. Mengingat, publik banyak berharap kepada pemerintah dan sudah semestinya direspon dengan rasa sensitifitas lebih peka terhadap kepentingan dasar bagi rakyat.
"Poin pentingnya adalah, pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, terutama dari jaminan hidup, infrastruktur, dan ekonomi," tandas Yusdianto.
Baca Juga: Kala Kapolda Lampung Bantu Dorong Kursi Roda Disabilitas di SPKT
