6 Korban Perdagangan Orang Pekerja Migran di Lampung Terima Ganti Rugi
Enam orang korban tindak pidana perdagangan orang (TPPO) modus pekerja buruh migran di Provinsi Lampung menerima restitusi alias ganti rugi di Kejati Lampung. (Dok. Kejati Lampung)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Bandar Lampung, IDN Times - Enam orang korban tindak pidana perdagangan orang (TPPO) modus pekerja buruh migran di Provinsi Lampung menerima restitusi alias ganti rugi. Ganti rugi dalam bentuk uang tunai.
Ganti rugi tersebut menyusul inkrahnya putusan perkara TPPO terhadap dua orang terpidana atas nama Lulis Widyaningrum dan Sri Lihai. Restitusi itu diserahkan langsung Kepala Kejaksaan Tinggi (Kejati) Lampung, Nanang Sigit Yulianto dan Wakil Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), Antonius Wibowo di Kejati Lampung.
"Pelaksanaan penyerahan restitusi ini adalah bagian akhir dari pelaksanaan penuntutan perkara tindak pidana perdagangan orang (TPPO), dimana hakim telah mengabulkan tuntutan JPU dan menjerat kedua pelaku," ujar Kajati Lampung, Sabtu (15/10/2022).
Baca Juga: Bosan Bertani, Pria Lampung Timur Nekat Curi Motor demi Bayar Utang
1. Selain bayar ganti rugi, kedua terpidana dikenai hukuman badan 10 bulan penjara
IDN Times/Sukma ShaktiTerkait pelaksanaan amar putusan perkara, Nanang melanjutkan, kedua terpidana masing-masing divonis hukuman badan berupa kurungan penjara selama 10 bulan. Selain itu, majelis hakim turut menjatuhkan hukuman tambahan berupa membayar ganti rugi kepada keenam korban TPPO.
Besaran ganti rugi dimaksud sesuai amar putusan, menyatakan ketentuan bila tidak dibayarkan, maka bakal diganti dua bulan kurungan penjara.
"Terpidana Lilis Widyaningrum membayar ganti rugi besarannya sesuai amar putusan. Sedangkan terpidana Sri Lihai tidak membayar sehingga nanti wajib menjalani pidana kurungan tambahan," ungkap Kajati.
2. Ganti rugi 2 saksi korban diserahkan ke LPSK
Enam orang korban tindak pidana perdagangan orang (TPPO) modus pekerja buruh migran di Provinsi Lampung menerima restitusi alias ganti rugi di Kejati Lampung. (Dok. Kejati Lampung)Lebih lanjut Nanang menjelaskan, uang ganti rugi telah diberikan secara langsung kepada empat korban yaitu, Supriyatin menerima restitusi sebesar Rp2,1 juta, Reni Puspita sebesar Rp7 juta (diwakilkan pihak keluarga), Siti Khodijah (Rp10,8 juta), dan Eka Santika (Rp8,1 juta).
Sedangkan dua korban lain yakni, Rina Fitriyani (Rp6 juta) dan Tri Agustini (Rp6,6 juta). Keduanya tidak hadir dan restitusi telah diserahkan kepada pihak LPSK.
"Dua korban lain tidak hadir, kejaksaan sudah menyerahkan restitusi masing-masing kepada LPSK untuk bisa disampaikan kepada para korban," terang Nanang.
3. Seorang terpidana merupakan PNS di Lampung Timur
Ilustrasi tersangka (IDN Times/Mardya Shakti)Dalam proses penanganan perkara TPPO tersebut, terpidana Sri Lihai bekerja sama dengan Lulis Widyaningrum, selaku seorang agen penyaluran buruh migran. Merujuk amar putusan majelis hakim Pengadilan Negeri (PN) Tanjung Karang, pada Januari 2021 Sri Lihai seorang PNS di Puskesmas Punggur, Lampung Timur berencana mendapatkan penghasilan tambahan.
Sri mencoba peruntungan dengan cara merekrut warga ingin bekerja di luar negeri sebagai buruh migran. Lalu ia menghubungi Lulis Widyaningrum merupakan Kepala Cabang PT Bhakti Persada Jaya di Kabupaten Ponorogo.
Alhasil, keduanya sepakat bekerjasama merekrut para calon pekerja migran di Lampung Timur, modusnya mengiming-imingi korban penghasilan besar, namun harus lebih dulu membayar sejumlah nominal untuk dapat diberangkatkan ke luar negeri.
Baca Juga: 7 Pemuda Ditangkap! Pelaku Perdagangan Orang, Ada Anak Bawah Umur
