Sah! Gubernur Lampung Larang ASN Bepergian Luar Daerah Periode Nataru

Merujuk SE Nomor 045.2/4300/ 07/2021, pegawai ASN dilarang melakukan kegiatan bepergian  keluar daerah atau mudik selama periode 24 Desember  2021-2 Januari 2022. Namun, larangan kegiatan bepergian ke luar daerah dikecualikan bagi pegawai ASN merujuk dua kategori.

Pertama, ASN melaksanakan perjalanan keluar daerah dalam rangka pelaksanaan tugas kedinasan yang telah  memperoleh Surat Tugas ditandatangani minimal Pejabat  Pimpinan Tinggi Pratama (eselon II) atau Kepala Kantor Satuan Kerja.

Kedua, pegawai ASN dalam keadaan terpaksa perlu untuk  melakukan kegiatan bepergian keluar daerah dengan terlebih dahulu  mendapatkan izin tertulis dari Pejabat Pembina Kepegawaian dilingkungan instansinya.  

Arinal mengatakan, pegawai ASN melaksanakan kegiatan bepergian  keluar daerah merujuk SE ini, diminta selalu memperhatikan dan mematuhi beberapa hal. Pertama, peta zonasi risiko penyebaran COVID-19 yang ditetapkan oleh Satuan Tugas Penanganan COVID-19.

Kedua, peraturan atau kebijakan mengenai pembatasan keluar dan masuk  orang yang ditetapkan oleh pemerintah daerah asal dan tujuan  perjalanan. Ketiga, kebijakan mengenai Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat  (PPKM) yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.

Keempat, kriteria, persyaratan, dan protokol perjalanan yang ditetapkan oleh Kementerian Perhubungan dan Satuan Tugas Penanganan Covid-19. Kelima, protokol kesehatan yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan; dan  keenam penggunaan platform PeduliLindungi.

Merujuk SE Nomor 045.2/4300/ 07/2021, gubernur meminta pejabat pembina kepegawaian atau pejabat yang diberikan delegasi  kewenangan pada instansi pemerintah tidak memberikan izin cuti. Itu berlaku bagi ASN untuk tanggal selama periode Nataru

“Namun dikecualikan cuti melahirkan atau cuti sakit atau cuti karena alasan penting  bagi PNS. Kebijakan serupa berlaku bagi pegawai pemerintah dengan  Perjanjian Kerja,” jelas Arinal.  

Ia menambahkan, dalam rangka menjamin terlaksananya SE ini, pejabat pembina  kepegawaian pada instansi pemerintah untuk menetapkan pengaturan teknis dan melakukan langkah-langkah yang  diperlukan di lingkungan instansi masing-masing.

Selain itu, memberikan hukuman disiplin kepada ASN yang  melanggar hal tersebut sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan  Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan  Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.