Qomaru Zaman Terima Putusan Denda Pidana, Tetap Lanjutkan Pilwako

Usai vonis tersebut, Qomaru tetap menjalani aktivitasnya seperti biasa dan legowo dengan keputusan hukum yang dinilai masih wajar dalam ranah politik.

"Ini nuansa politik, jadi sah-sah saja," tambah Hadri.

Lebih jauh, Hadri meyakini putusan ini tidak serta-merta mengarah pada diskualifikasi Qomaru dalam Pilwalkot Metro 2024. Menurutnya, aturan diskualifikasi hanya berlaku apabila terdapat pelanggaran administratif yang memenuhi syarat kumulatif dalam Pasal 71 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016.

Pasalnya, disebutkan aturan pelanggaran administratif calon kepala daerah tidak bisa sebatas didasari putusan pengadilan.

"Belum tentu, putusan ini larinya ke Undang-Undang 10 Tahun 2016 Pasal 71, pemberlakuan diskualifikasi itu ada 5 unsur yang kumulatif dan harus terbukti pada ayat 2 dan 3. Jadi kalau hanya salah satu ayat tidak bisa," ungkapnya.

Saat ini, pihaknya menunggu keputusan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Metro terkait tindak lanjut dari putusan pengadilan ini.

"Bawaslu punya kewenangan untuk melimpahkan ke KPU, dan KPU yang akan mengkaji kasus ini. Kita tunggu saja hasilnya," pungkas Hadri.