Potensi Politik Identitas Bayangi Pemilu 2024 di Lampung

Pengamat sekaligus Akademisi Politik asal Lampung, Roby Cahyadi menyebutkan, provinsi berjuluk Sai Bumi Ruwa Jurai berpotensi sama besarnya dengan daerah lain, menyangkut urusan penggunaan isu-isu pemanfaatan politik identitas dalam proses kontestasi pemilihan.

Pasalnya, masyarakat Lampung amat heterogen dan beragam. Contoh kecil, pemilihan calon gubernur, bupati, wali kota saat momentum Pilkada berkutat pada calon 'Jawa' maupun 'Lampung'.

"Duet pasangan selalu berdasar pada dua etnis besar di negeri Rua Jurai ini. Itu baru salah satu contoh nyata penggunaan politik identitas di Lampung," ucap Wakil Dekan III Fakultas Ilmu Sosial dan Politik (FISIP) Universitas Lampung tersebut.

Menurut Roby, politik identitas akan selalu mewarnai dalam setiap gelaran Pemilu atau Pilkada tingkat provinsi hingga nasional, termasuk pada tahun politik 2024 mendatang.

"Politisi memakai politik identitas sebagai cara, untuk membedakan mana kantong-kantong suara punya potensi mereka raih dengan mengkotak-kotakkan dalam ruang agama, etnis, golongan, ras, suku, organisasi, gender, dan pemisahan sosial lainnya," ungkapnya.

Prediksi serupa turut diamini Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Lampung, Erwan Bustami. Meski demikian ia mengatakan, isu politik identitas tersebut tidak begitu kencang ataupun signifikan.

Pasalnya dari kacamata penyelengara Pemilu, masyarakat Lampung disebut sudah cukup dewasa dan telah amat terbuka dengan budaya luar provinsi masuk dan menyasar Provinsi Lampung.

"Jadi kalau ada perbedaan pendapat, pilihan itu menjadi hal biasa. Karena di Lampung masyarakatnya sangat majemuk, pluralismenya sangat besar, toleransinya juga dikatakan sudah cukup baik," kata Erwan.

Meskipun demikian, KPU Provinsi Lampung diakui sudah mulai membangun kesadaran para elit politik hingga lapisan masyarakat Lampung. Agar tidak ikut main-main memanfaatkan jalan isu-isu politik identitas menyosong tahun politik 2024.

"Kami di Lampung, sejak dimulainya tahapan Pemilu sudah ada komitmen bersama antara Forkopimda, partai politik, hingga penyelenggara Pemilu untuk membangun situasi kondusif dalam proses tahapan Pemilu. Ini bahkan langsung difasilitasi pak gubernur," imbuhnya.

Komitmen serupa juga dikatakan bakal kian digencarkan, itu pascapenetapan peserta Pemilu pada 18 bulan sebelum hari pemungutan suara nanti. "Ini salah satu upaya kami dalam membangun komitmen menyukseskan Pemilu serentak 2024," lanjut Erwan.

Lebih dari itu, KPU bersama Bawaslu Provinsi Lampung sudah mulai bekerjasama dan berkoordinasi mengenai pemetaan titik rawan politik identitas di Lampung. "KPU sifatnya memitigasi pencegahan secara preventif, sedangan spesifik kerawanan Pemilu domainnya di Bawaslu," sambungnya.

Sumaindra Jarwadi selaku Direktur Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Bandar Lampung menambahkan, isu-isu keagamaan, ras, dan kesukuan masih menjadi pemicu intoleransi terbesar di Provinsi Lampung.

Klaim tersebut dibuktikan merujuk sejumlah catatan LBH Bandar Lampung terhadap peristiwa toleransi sempat menghangatkan jagat media massa. Seperti kasus persekusi gereja di Tulang Bawang hingga pernyataan jemaat Kristiani saat melaksanakan ibadah di media sosial yang berujung laporan kepolisian Undang-Undang ITE.

"Wajar saja, kalau ada kekhawatiran masyarakat muncul di momen-momen politik, saya rasa momentum itu juga dapat kita lihat pada Pemilu sebelumnya. Kemudian ada pengkategorian kadrun, cebong, kampret, dan lain sebagainya," ungkap Indra.

Indra mengingatkan, maka dari itu penting bagi para elit politik dan kontestan Pemilu di tingkat nasional hingga daerah, menghilangkan kata ataupun narasi-narasi yang dapat dianggap manjadi bagian intoleransi tersebut.

"Ini bisa mempolarisasi kelompok masyarakat sehingga berisiko menimbulkan semacam politik identitas. Jangan sampai itu digunakan kembali karena bisa memecah belah, bukan cuma saat tapi juga pascapemilu," tandas dia.