Bandar Lampung, IDN Times - Pasangan Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Lampung Timur, M Dawam Rahardjo-Ketut Erawan resmi melaporkan KPU Lampung Timur ke Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM).
Pelaporan tersebut terkait keputusan KPU Lampung Timur menolak pendaftaran Dawam-Ketut sebagai calon Bupati dan Wakil Bupati di Pilkada Lampung Timur 2024.
"Sudah kemarin, itu laporan kita ke Komnas HAM," ujar Penasihat Hukum Dawam-Ketut, Ahmad Handoko dikonfirmasi, Rabu (11/9/2024).
Dalam pelaporan ini, Handoko mengungkapkan, paslon Dawam-Ketut merasa amat dirugikan secara hak konstitusional atas keputusan penolakan KPU Lampung Timur tersebut.
"Keputusan ini jelas bertentangan dengan Undang-undang Dasar dan UU HAM yang mengatur hak untuk memilih dan dipilih," ucapnya.
Handoko menambahkan, merujuk undang-undang hak untuk dipilih dan memilih warga negera Indonesia tidak dapat dikurang-kurangi dengan sesuatu apapun. "Kecuali ada hak politik yang dicabut oleh pengadilan," tambah dia.
Handoko melanjutkan, keputusan KPU Lampung Timur menolak pendaftaran Dawam dan Ketut berdasarkan aturan bertentangan dengan undang-undang di atas lainnya.
Oleh karena itu, pihaknya mendesak Komnas HAM turun melakukan penyelidikan dan mengeluarkan rekomendasi kepada KPU maupun Bawaslu terkait polemik penolakan tersebut.
"Komnas HAM bisa mengeluarkan rekomendasi ke KPU atau Bawaslu yang sifatnya mengikat, atau setidaknya mereka melakukan supervisi terhadap proses-proses yang sudah kita tempuhnya," ucap dia.
Handoko melanjutkan, pihak paslon Dawam dan Ketut saat ini menempuh pelaporan baik melalui Bawaslu maupun Komnas HAM.
"Kita serahkan prosesnya kepada Komnas HAM dan Bawaslu, iya, ada dua laporan," tandasnya.