Pemprov Lampung Target 90 Persen Jalan Provinsi Mantap pada 2028

Mirza melanjutkan, data kondisi jalan di Lampung sejatinya tidak seburuk citra beredar di tengah-tengah masyarakat, sebab, kemantapan jalan sudah mencapai 78 persen. Angka ini lebih tinggi dari rata-rata nasional berada di angka 75 persen.

"Kita di atas rata-rata nasional. Banyak provinsi lain yang jalan mantapnya di bawah 75 persen, tapi tidak tercitra jelek seperti Lampung," katanya.

Meski demikian, ia mengakui masih ada jalan-jalan rusak dan perlu dibenahi. Tiga persoalan utama menjadi fokus pembenahan meliputi strategi pembangunan, kualitas konstruksi, dan persepsi publik.

Strategi pembangunan, kata dia, selama ini kurang tepat sasaran karena anggaran diarahkan ke jalan menuju perkebunan berjarak jauh dan dilalui sedikit orang. Padahal fungsi jalan juga untuk mobilitas sosial masyarakat seperti akses ke sekolah, masjid, dan pasar.

"Sekarang strateginya kami ubah. Jalan yang diperbaiki adalah yang rusak dan berada di kawasan dengan kepadatan penduduk tinggi. Dengan anggaran Rp400 miliar, dampaknya bisa dirasakan 2–3 juta orang, hanya 1,5 juta orang seperti sebelumnya," jelasnya.

Gubernur turut menyoroti masalah kualitas jalan kerap cepat rusak. Menurutnya, jalan provinsi selama ini dibangun dengan spesifikasi 20 ton, tetapi dilalui kendaraan dengan beban hingga 50 ton mengangkut hasil pertanian seperti padi dan singkong.

"Kami tidak bisa menutup akses kendaraan itu karena akan merugikan petani dan menurunkan harga hasil panen. Maka solusinya kualitas jalan harus ditingkatkan. Mulai 2026, tidak boleh lagi ada jalan aspal di Lampung, semua harus beton. Ini juga akan mendukung daya saing industri di Lampung," imbuh Mirza.

Selain strategi dan kualitas, Pemprov Lampung juga berupaya memperbaiki persepsi publik. Kata Mirza, masyarakat selama ini kurang mendapat informasi tentang kinerja pemerintah dalam memperbaiki jalan, sehingga muncul anggapan negatif terkait kualitas pekerjaan dan keterbukaan anggaran.

"Kami sekarang membuka diri. Konsekuensinya, kualitas pekerjaan harus bagus. Yang mengawasi bukan hanya Dinas PU atau konsultan, tapi seluruh masyarakat Lampung. Kalau ada masalah, semua bisa melihat. Ini juga diapresiasi aparat penegak hukum," lanjut dia.

Mirza menambahkan, langkah-langkah itu baru permulaan menuju target pemerintahannya, bahwa seluruh upaya tersebut ditujukan untuk memperbaiki layanan publik dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah.

"Target sebenarnya adalah pada 2028, sebanyak 90 persen jalan provinsi di Lampung sudah mantap," tegasnya.

Kepala Dinas BMBK Provinsi Lampung, M Taufiqullah melaporkan, hingga awal Oktober dari 52 paket kegiatan perbaikan jalan, 40 paket sudah mencapai tahap Provisional Hand Over (PHO) atau serah terima sementara. "Masih ada 12 paket lagi yang sedang dikejar agar selesai dalam dua bulan ke depan. Mudah-mudahan cuaca mendukung dan tidak hujan terus," kata Taufiqullah.

Lanjut Taufiq pembangunan infrastruktur jembatan masih terus berjalan. Dari 21 paket jembatan, enam di antaranya sudah mencapai tahap PHO. Pasalnya, proses pembangunan jembatan lebih lama, terlebih di daerah rawan banjir.

Di samping itu, ia meyakini masyarakat mulai merasakan dampak nyata dari pembangunan infrastruktur. Misalnya rencana pelebaran jalan di kawasan wisata Lempasing-Mutun yang disambut gembira warga.

"Kami terus berupaya memperbaiki konektivitas wilayah, memperlancar distribusi logistik, dan menurunkan biaya transportasi, hingga mendukung pertumbuhan ekonomi daerah," imbuh dia.