Pemprov Lampung Beri Dana Bagi Hasil Rp1,2 Triliun ke Kabupaten/Kota

Lebih lanjut Fahrizal menyampaikan, Pemprov Lampung sudah mengirim surat kepada bupati/wali kota pada 20 Desember 2023. Itu terkait penyaluran DBH provinsi kepada kabupaten/kota tahun anggaran 2023.

Surat nomor: 900/5675/V1.02/2023 itu juga menindaklanjuti agenda rapat melalui Zoom Meeting Kepala BPKAD se-Provinsi Lampung pada 27 Desember 2023. "Mengingat bahwa APBD Provinsi Lampung harus merealisasikan belanja wajib yang menjadi ketentuan peraturan perundang-undangan," ucapnya.

Fahrizal menjelaskan, realisasi belanja wajib dimaksud semisal meliputi belanja wajib infrastruktur sebesar 40 persen dapat dirasakan langsung masyarakat di kabupaten/kota di antaranya pembangunan jalan dan jembatan. Kemudian belanja wajib pendidikan minimal sebesar 20 persen, belanja wajib kesehatan minimal sebesar 10 persen, dan pembayaran pinjaman SMI.

"Pemerintah provinsi mengharapkan, agar pemerintah kabupaten/kota dapat meningkatkan kemandirian fiskal, dengan mengelola PAD secara maksimal dan tidak bertumpu pada DBH Provinsi," jelasnya.

Fahrizal mengatakan, DBH provinsi hanya berkontribusi paling besar 10 persen dari total pendapatan kabupaten/kota.

"Pemerintah kabupaten/kota harus segera menggunakan dana transfer ini sesuai dengan peruntukannya seperti pajak rokok, untuk bidang kesehatan. DBH pajak daerah itu kan sumbernya PKB dan BBN-KB, berarti fokusnya pada infrastruktur," tandas Sekdaprov.