Pemkot Balam Ajukan Status Darurat Bencana ke Pemerintah Pusat
- Pemerintah Kota Bandar Lampung mengajukan status kedaruratan bencana banjir ke pemerintah pusat.
- Status kedaruratan menjadi dasar bagi pemerintah pusat untuk memberikan bantuan kepada daerah terdampak.
- Pemkot Bandar Lampung memanfaatkan dana Belanja Tidak Terduga (BTT) sebesar Rp2 miliar untuk operasional penanganan darurat di lokasi terdampak.
Bandar Lampung, IDN Times - Pemerintah Kota (Pemkot) Bandar Lampung secara resmi mengajukan status kedaruratan bencana banjir ke pemerintah pusat. Sekretaris Daerah Kota Bandar Lampung, Iwan Gunawan, mengatakan, pengajuan ini dilakukan menyusul banjir besar yang melanda kota tersebut pada Jumat (17/1/2024) yang lalu.
Banjir tersebut menggenangi 17 titik di sembilan kecamatan, menyebabkan kerusakan dan dampak yang signifikan terhadap warga. "Setelah melakukan rapat koordinasi, Pemkot Bandar Lampung segera mengeluarkan Surat Keputusan (SK) Kedaruratan. Berdasarkan SK ini, kami mengusulkan status kedaruratan kepada pemerintah pusat," katanya, Kamis (23/1/2024).
1. Keadaan darurat
Iwan menyampaikan, status kedaruratan menjadi dasar bagi pemerintah pusat untuk memberikan bantuan kepada daerah terdampak.
"Bantuan dari pemerintah pusat akan disesuaikan dengan tingkat kerusakan, kebutuhan yang diperlukan daerah, dan ketersediaan anggaran di pusat. Kami berharap bantuan dapat segera direalisasikan," tambahnya.
2. Manfaatkan BTT
Sembari menunggu bantuan pusat, Pemkot Bandar Lampung telah memanfaatkan dana Belanja Tidak Terduga (BTT) sebesar Rp2 miliar untuk operasional penanganan darurat di lokasi terdampak. Dana tersebut kita gunakan untuk berbagai kebutuhan seperti evakuasi, logistik, hingga pengadaan peralatan penanganan bencana.
Iwan menuturkan, untuk bantuan langsung kepada masyarakat, dikoordinasikan oleh beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait. "OPD sedang bekerja untuk mengalokasikan penanganan kepada masyarakat. Namun, jumlah total pengeluaran untuk bantuan ini masih dalam proses perhitungan. Kami akan menggelar rapat untuk merincinya," tuturnya.
3. Harapan pemkot
Pemkot berharap agar bantuan dari pemerintah pusat dapat mempercepat pemulihan infrastruktur dan memberikan bantuan yang signifikan kepada warga terdampak.
“Kami sangat berharap realisasi bantuan dari pusat bisa segera dilakukan, mengingat kondisi masyarakat dan infrastruktur yang terdampak cukup parah. Status kedaruratan ini untuk mempercepat proses bantuan,” ujar Iwan.
