Pelari Kalcer Lampung Keluhkan Wacana Pajak Langganan Strava Premium

06 Jul 2026, 19:02 WIBBandar Lampung

Tama Wiguna

News

Channel

Add Us on Google

Pelari Kalcer Lampung Keluhkan Wacana Pajak Langganan Strava Premium

Pelari mengikuti kegiatan Bhayangkara Run 2026. (IDN Times/Istimewa).

Intinya Sih

Pemerintah berencana mengenakan pajak 11 persen pada layanan digital termasuk Strava Premium, memicu reaksi negatif dari pelari di Bandar Lampung.
Pelari Jo menilai pajak tersebut memberatkan dan tidak sejalan dengan upaya mendukung gaya hidup sehat, karena Strava Premium dianggap penting untuk evaluasi dan peningkatan performa latihan.
Pelari lain seperti Raka juga menolak rencana pajak itu, khawatir biaya langganan meningkat dan mengurangi minat masyarakat berolahraga melalui aplikasi kebugaran.

This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

Bandar Lampung, IDN Times - Rencana pemerintah mengenakan pajak sebesar 11 persen terhadap layanan digital, termasuk langganan aplikasi kebugaran Strava Premium menuai tanggapan negatif dari kalangan pelari di Kota Bandar Lampung.

Salah seorang pelari di Bandar Lampung, Jo mengatakan, kebijakan tersebut berpotensi membuat pengguna berpikir ulang untuk berlangganan Strava Premium. Padahal, menurutnya, fitur premium memberikan banyak manfaat bagi pelari yang ingin meningkatkan performa.

"Kalau Strava Premium kan banyak fitur tambahan untuk evaluasi latihan, meningkatkan performa, sampai diskusi. Beda dengan yang gratis. Kalau ditambah pajak lagi, saya khawatir banyak pelari yang akhirnya gak berlangganan lagi," ujarnya dimintai keterangan, Senin (6/7/2026).

1. Nilai pajak dinilai memberatkan pelari

Pelari mengikuti kegiatan Bhayangkara Run 2026. (IDN Times/Tama Yudha Wiguna).

Jo mengaku sangat keberatan apabila pemerintah benar-benar menerapkan pajak terhadap layanan Strava Premium. Sebab, masyarakat selama ini sudah dibebani berbagai jenis pajak, sehingga penambahan pajak layanan kebugaran dinilai kurang tepat.

Selain itu, ia menilai pemerintah seharusnya memberikan dukungan terhadap masyarakat yang menjalani gaya hidup sehat, bukan justru menambah beban biaya.

"Untuk kesehatan harusnya pemerintah memberikan motivasi atau dukungan, bukan malah menambah beban lewat pajak. Sangat memberatkan," katanya.

2. Strava dinilai bukan sekadar gaya hidup

Pelari mengikuti kegiatan Bhayangkara Run 2026. (IDN Times/Tama Yudha Wiguna).

Jo melanjutkan, penggunaan Strava khususnya versi layanan premium, bukan hanya mengikuti tren atau gaya hidup di kalangan pelari. Aplikasi tersebut menjadi sarana untuk memantau perkembangan latihan, mencatat pencapaian, hingga berbagi aktivitas olahraga dengan komunitas.

Saat ini, ia menyebut biaya langganan Strava Premium berkisar Rp50 ribuan per bulan. Dengan tambahan pajak, biaya berlangganan diperkirakan ikut meningkat sehingga dikhawatirkan mengurangi minat pengguna.

"Fitur-fitur premium memang membantu kami untuk latihan lebih terarah. Jadi bukan sekadar lifestyle," ucap dia.

3. Pelari lain ikut keberatan meski belum berlangganan

Pelari mengikuti kegiatan Bhayangkara Run 2026. (IDN Times/Tama Yudha Wiguna).

Pendapat serupa disampaikan pelari Bandar Lampung lainnya, Raka. Meski mengaku belum pernah berlangganan Strava Premium, ia tetap menilai rencana pengenaan pajak terhadap layanan kebugaran tersebut kurang tepat.

Menurutnya, aplikasi seperti Strava menjadi salah satu sarana yang mendorong masyarakat lebih aktif berolahraga. Maka dari itu, ia berharap pemerintah mempertimbangkan kembali kebijakan tersebut.

"Kalau menurut saya ya kurang tepat dan bijak saja. Harusnya justru diberikan kemudahan, agar semakin banyak masyarakat yang termotivasi berolahraga," ucapnya.

Apabila biaya langganan semakin mahal, masyarakat yang ingin mencoba fitur premium kemungkinan akan mengurungkan niatnya. "Ini jelas bisa mengurangi daya tarik aplikasi yang selama ini menjadi salah satu pendukung aktivitas komunitas lari di Bandar Lampung," imbuhnya.