NU se-Lampung Deklarasi Antipolitik Uang Pilih Pemimpin

31 Okt 2022, 14:02 WIB

PWNU Lampung dan PCNU se-Provinsi Lampung mendeklarasikan anti politik uang dalam proses rekrutmen kepemimpinan dalam segala tingkatan. (Dok. PWNU Lampung)

Bandar Lampung, IDN Times - Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Lampung dan Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) se-Provinsi Lampung mendeklarasikan antipolitik uang dalam proses rekrutmen kepemimpinan segala tingkatan.

Rais Syuriah PWNU Lampung, KH Muhsin Abdillah mengatakan, deklarasi tersebut merupakan adalah salah satu poin penting dari hasil Musyawarah Kerja Wilayah (Mukerwil) PWNU Lampung, Minggu (30/10/2022) kemarin.

"Sikap antipolitik uang ini merupakan keputusan bahtsul masail PWNU Lampung beberapa waktu lalu, kami mengharamkan adanya politik uang," ujarnya saat dimintai keterangan, Senin (31/10/2022).

1. Mendukung demokrasi lebih baik

PWNU Lampung dan PCNU se-Provinsi Lampung mendeklarasikan anti politik uang dalam proses rekrutmen kepemimpinan dalam segala tingkatan. (Dok. PWNU Lampung)

Muhsin melanjutkan, pembacaan deklarasi dipimpin langsung Penjabat Ketua Tanfidziyah PWNU Lampung, Prof Wan Jamaluddin diikuti secara bersama-sama oleh seluruh Rais Syuriah 15 PCNU di Provinsi Lampung.

Menurutnya, deklasi ini didasari kehidupan demokrasi di Indonesia semakin menuju ke arah lebih baik. Namun dalam perjalanannya masih terdapat noktah-noktah mencemari kehidupan berdemokrasi di tengah-tengah masyarakat.

"Para kiai dan pengurus NU se-Lampung setelah secara sungguh-sungguh mencermati situasi dan kondisi Tanah Air yang kemudian dituangkan dalam deklarasi bersama ini," imbuh dia.

2. Jalankan proses rekrutmen pemimpin bersih dan transparan

PWNU Lampung dan PCNU se-Provinsi Lampung mendeklarasikan anti politik uang dalam proses rekrutmen kepemimpinan dalam segala tingkatan. (Dok. PWNU Lampung)

Terkait isi deklarasi tersebut, Muhsin menjelaskan, pihaknya pertama mendukung pemerintah, institusi kenegaraan, dan organisasi masyarakat (ormas) untuk menjalankan proses rekrutmen kepemimpinan dalam segala tingkatan secara bersih, transparan, adil dan bermartabat.

Kedua, melarang dan mengharamkan segala bentuk politik uang dalam proses rekrutmen kepemimpinan pada institusi kenegaraan dan ormas.

"Ketiganya, kami mengharamkan pemimpin dihasilkan dari proses demokrasi menggunakan politik uang baik secara terang-terangan, maupun secara tersembunyi dengan modus apapun," imbuhnya.

3. Minta warga NU lawan politik uang

ilustrasi transaksi. (IDN Times/Aditya Pratama)

Kemudian poin keempat, Muhsin menyampaikan, pihaknya mengimbau seluruh warga masyarakat khususnya warga NU, untuk melawan politik uang dalam memilih pemimpin pada setiap tingkatan baik dalam maupun luar kepengurusan.

"Terakhir kelima, kami mendukung penuh penindakan hukum atau sanksi terhadap seluruh pelanggaran mencederai proses demokrasi bersifat bersih, transparan, adil, dan bermartabat," tandas dia.