Minta Hakim Tolak Pledoi Penyuap Rektor Unila, JPU Tetap pada Tuntutan

Terkait materi tanggapan/replik, Agung menyampaikan, pembelaan pribadi terdakwa Andi Desfiandi memberikan pertanyaan mengapa hanya terdakwa yang dijadikan tersangka dalam perkara a quo, dan alasan terdakwa memberikan uang kepada Rektor Unila nonaktif, Karomani dalam kaitan sebagai infak dan bukan pemberian suap.

Penuntut menilai, bahwa Undang-Undang (UU) No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP telah memberikan perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) maksimal, terutama kepada terdakwa. Apalagi beberapa putusan Mahkamah Konstitusi (MK) telah menetapkan perluasan objek Pra Peradilan menyatakan bahwa, penetapan tersangka masuk menjadi Objek Pra Peradilan. Dengan demikian, hak-hak Andi Desfiandi semakin diperhatikan dalam tata hukum Acara Pidana Indonesia.

"KPK dalam melaksanakan tugasnya dalam pemberantasan tindak pidana korupsi, selalu melakukan tugas dengan menjunjung asas kepastian hukum dan asas kehati-hatian. Sehingga atas proses penetapan tersangka Andi Desfiandi ini pun KPK telah melaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku," ucap Agung.

Tentang pertanyaan terdakwa menanyakan ihwal, mengapa hanya dirinya yang dijadikan tersangka pemberi suap. "Kami berpendapat hal ini bukanlah objek materi pledoi/pembelaan terdakwa, sehingga kami tidak akan memberikan tanggapan," sambung JPU.

Lalu soal pemberian uang kepada Karomani dianggap Andi Desfiandi sebagai infaq, penuntut umum tetap berpegang pada surat tuntutan. Pasalnya, istilah 'infaq' hanya penghalusan kata saja sebagai upaya Andi dan Karomani menutupi pemberian uang suap terkait dengan kelulusan mahasiswa baru.

"Dengan demikian, atas pembelaan pribadi dari terdakwa sudah sepatutnya untuk ditolak dan dikesampingkan," ucap Agung.

Kemudian pembelaan penasihat hukum terdakwa menyatakan, JPU tidak dapat membuktikan tindak pidana dilakukan Andi Desfiandi, karena tidak ada pertemuan kesepakatan atau meeting of minds antara terdakwa dan Karomani kaitan pemberian uang Rp250 juta. Itu bukan merupakan pemberian suap sehingga penasihat hukum meminta agar terdakwa dibebaskan.

"Perlu kami kemukakan, supaya penasihat hukum terdakwa jangan keliru, dengan menyamakan unsur pasal dakwaan alternatif pertama, dengan unsur pasal dakwaan alternatif kedua," terang dia.

Lebih lanjut JPU berpandangan, perkara suap menjerat Andi Desfiandi telah terbukti. Terdakwa meminta kepada Karomani untuk meluluskan mahasiswa titipan Zalfa Aditia Putra Dan Zaki Alghifari, untuk menjadi mahasiswa baru Fakultas Kedokteran Unila jalur mandiri.

Kemudian pasca Karomani memenuhi permintaan terdakwa, barulah Andi Desfiandi menemui sang rektor untuk memberikan uang sebagaimana uraian peristiwa dalam surat tuntutan JPU.

"Dengan demikian, atas keberatan penasihat hukumnya ini sudah sepatutnya untuk ditolak dan dikesampingkan majelis hakim," ucap Agung.

Pascapembacaan replik penuntut umum itu, Ketua Majelis Hakim Aria Verronica mempersilahkan terdakwa Andi Desfiandi menanggapi tanggapan atas permohonan nota pembelaannya tersebut.

"Baik demikian ya, tanggapan penuntut umum terhadap pembelaan saudara, terhadap tanggapan tersebut silahkan saudara dan penasihat hukum menanggapi," ucap hakim ketua.

"Terima kasih Yang Mulia, tanggapan penuntut umum kami nilai masih sama seperti pada tuntutan. Maka kami tidak menyampaikan duplik secara tertulis hanya lisan, dengan tetap pada pembelaan kami," jawab Penasihat Hukum Andi Desfiandi, Anggit Nugroho.

Sama disampaikan terdakwa Andi Desfiandi pascameninggalkan ruang sidang Bagir Manan, ia kekeh pada pembelaannya.

"Replik hari ini seperti sudah ditanggapi, kita tetap pada pembelaan kita," ucapnya singkat seraya digiring petugas kembali menuju ruang tahanan PN Tipikor Tanjungkarang.