May Day 2022, Buruh Lampung Suarakan 17 Tuntutan ke Gubernur Arinal

14 Mei 2022, 16:57 WIB

Aksi unjuk rasa buruh Lampung di Lapangan Korpri kompleks Perkantoran Pemprov Lampung. (IDN Times/Tama Yudha Wiguna)

Bandar Lampung, IDN Times - Puluhan buruh tergabung dalam Forum Serikat Buruh (FSB) menggelar aksi unjuk rasa di Lapangan Korpri kompleks Perkantoran Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung, Sabtu (14/5/2022).

Koordinator Peserta Aksi, Sulaiman Ibrahim mengatakan, kedatangan para buruh tersebut untuk menyampaikan sederet tuntutan bertepatan pada Peringatan May Day atau Hari Buruh Dunia bertepatan jatuh di 1 Mei 2022 kemarin.

"Aksi ini adalah aksi serentak di seluruh Indonesia, yang seharusnya digelar 1 Mei kemarin tetapi terbentur dengan Lebaran Idul Fitri, maka kami sepakat melaksanakannya di 14 Mei 2022," ujarnya, saat dimintai keterangan.

1. Kegiatan aksi unjuk rasa juga diikuti perwakilan mahasiswa

Aksi unjuk rasa buruh Lampung di Lapangan Korpri kompleks Perkantoran Pemprov Lampung. (IDN Times/Tama Yudha Wiguna)

Dalam penyampaian tuntutan, Sulaiman menyebutkan, para buruh dalam aksi ini meminta Pemprov Lampung dalam hal ini Gubernur Arinal Djunaidi memenuhi 17 tuntutan. Tuntutan itu selama ini dianggap penting demi keberlangsungan kehidupan para buruh di Provinsi Lampung.

Menurutnya, peserta aksi May Day 2022 di Provinsi Lampung ini bukan hanya diikuti oleh para perwakilan buruh. Melainkan juga terdapat beberapa unsur perwakilan mahasiswa dari sejumlah universitas di Lampung.

"Kami di sini menyampaikan orasi secara santun dan damai. Untuk itu, kami ucapkan terima kasih kepada Pemda karena telah menjembatani kami untuk menyampaikan aspirasi permasalahan buruh," ucap dia.

2. Aspirasi segera disampaikan ke gubernur dan pemerintah pusat

Aksi unjuk rasa buruh Lampung di Lapangan Korpri kompleks Perkantoran Pemprov Lampung. (IDN Times/Tama Yudha Wiguna)

Usai melaksanakan aksi kurang lebih satu setengah jam, kedua pihak antara peserta unjuk rasa dengan pemerintah daerah menggelar mediasi di Balai Keratun bersama Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesra Pemprov Lampung, Qodratul Ikhwan dan Kepala Dinas Tenaga Kerja Lampung, Agus Nompitu.

Dalam pertemuan ini, Qodratul mengatakan, akan menyampaikan semua aspirasi para buruh tersebut kepada Gubernur Arinal dan pemerintah pusat.

"Pasti kita sampaikan ke pak Gubernur, karena ini hari libur ya mungkin Selasa akan kita sampaikan secara formal. Nanti kita buatkan laporan, baik laporan ke pimpinan kita maupun ke pemerintah pusat," imbunnya.

3. Minta pemerintah daerah segera menindaklanjuti tuntutan para buruh

Aksi unjuk rasa buruh Lampung di Lapangan Korpri kompleks Perkantoran Pemprov Lampung. (IDN Times/Tama Yudha Wiguna)

Terkait penerimaan tuntutan tersebut, Sulaiman menyambut baik keputusan pemerintah daerah telah memberikan ruang kepada para buruh untuk menyampaikan aspirasi. Kendati demikian, besar harapan agar segala bentuk tuntutan tersebut bisa segera ditindaklanjuti.

"Benar tadi sudah diterima oleh perwakilan pemerintah daerah. Kami bakal melakukan aksi lanjutan, apabila permohonan kami ini belum ada tindaklanjut," tegas dia.

4. Tuntutan buruh Lampung di May Day 2022

Pixbay. Com/ilustrasi.sahabatcilangkahan

Berikut IDN Times rangkum 17 tuntutan para buruh di peringatan Hari Buruh Dunia 2022 di Provinsi Lampung.

Tolak Omnibus Law UU Cipta Kerja
Turunkan harga kebutuhan pokok
Sahkan UU PPRT, tolak revisi UU PPP, tolak UU SP/SB
Tolak upah murah
Cabut keputusan Gubernur Lampung tentang penetapan upah minimum kabupaten/kota di Provinsi Lampung tahun 2022
Hapus outsourcing
Tolak kenaikan PPN
Sahkan RPP perlindungan ABK dan Buruh Migran
Tolak pengurangan peserta jaminan PBI Jaminan Kesehatan
Wujudkan kedaulatan pangan dan reforma agraria
Stop kriminalisasi petani
Biaya pendidikan murah dan wajib belajar 15 tahun gratis
Angkat guru dan tenaga honorer menjadi PNS
Pemberdayaan sektor informal
Ratifikasi konvensi ILO No 190 tentang penghapusan kekerasan dan pelecehan seksual di dunia kerja
Laksanakan pemilu tepat waktu
Redistribusi kekayaan yang adil dengan menambah program jaminan sosial, dan tidak boleh ada orang yang kelaparan di negeri yang kaya.