Lima Daerah Lampung Klaim ODF, Ternyata Ini Cara NGO Dekati Masyarakat

Febrilia menjelaskan, meski sudah mengklaim ODF hal itu tidak menjamin 100 persen perilaku BABS masyarakat dapat terus konsisten. Menurutnya, perilaku manusia bisa saja berubah-ubah jika tidak dilakukan pengawasan dengan benar.

“Seperti Pringsewu itu sudah deklarasikan ODF dari 2017 atau 2018 gitu. Sudah lama pokoknya. Tapi ya itu kalau secara fasilias mereka sudah memiliki sarana toilet yang sehat, tapi kalau perilakunya kembali seperti dulu ya sama saja. Soalnya kita juga kan dapat laporan dari masyarakat dan kawan jurnalis di sana masyarakatnya kembali lagi (BABS) ke kolam dan sungai,” paparnya.

“Jadi dari pihak kabupaten/kota harusnya melakukan monitoring dan evaluasi, jadi meskipun sudah mendeklarasikan diri terbebas dari perilaku BABS, tidak menjamin 100 persen masyarakat tetap konsisten,” tambahnya.

Di sisi lain Febri menyatakan, di Lampung ternyata ODF perlu mendapat perhatian khusus. Pasalnya masih banyak daerah dengan akses sanitasi dan air bersih rendah di beberapa kabupaten/kota. Menurut data YKWS< ada 6 kabupaten/kota di Provinsi Lampung dengan akses sanitasi dan air bersih terendah. 

“Dari yang paling rendah aksesnya itu pertama ada Pesisir Barat, kemudian Tanggamus, Pesawaran, Bandar Lampung, Mesuji, dan Lampung Utara,” papar Febri sapaan akrabnya. 

Febri menjelaskan, melakukan pendekatan pada masyarakat tentu tidak mudah dan tidak bisa dilakukan secara instan. Oleh karena itu, ia biasanya menggandeng beberapa pihak seperti sanitarian puskesmas untuk mengumpulkan masyarakat di satu kelurahan atau desa dengan akses sanitasi buruk.

“Pemicuannya itu kita lakukan bersama sanitarian puskesmas biasanya. Kita mentrigger ke masyarakat seperti dampak buruknya air yang kotor itu bagaimana, kemudian makanan yang terkontaminasi oleh lalat atau vektor akan berdampak pada kondisi pencernaan, dan sebagainya,” jelasnya.

Selain memicu masyarakat untuk berpikir pola hidup sehat, tokoh penting masyarakat juga butuh dilakukan pendekatan. Misalnya kader posyandu, tokoh agama, aparatur desa, dan melatih bagaimana membangun infrastruktur sehat dengan teknologi yang lebih murah.

“Lalu mengadvokasi atau memicu pemerintah desa atau kelurahan untuk mengalokasikan sebagian dana desanya untuk membantu menstimulan rumah tangga yang memang tidak mampu untuk membangun fasilitas. Selain kita juga mengalokasikan ya, karena YKWS juga kan ada support dari donor untuk membantu secara fisik meskipun tidak banyak,” tambahnya.

Ditingkat lebih lanjut, NGO bergerak dibidang lingkungan khususnya sanitasi dan air bersih ini juga mendorong pemerintah daerah agar mereka bisa melahirkan regulasi agar dapat mempercepat peningkatan akaes sanitasi yang layak di masyarakat.

Manusia memiliki karakteristik berbeda-beda, termasuk pemerintah daerahnya. Febri mengatakan, tiap daerah di kabupaten/kota Provinsi Lampung memiliki respons berbeda-beda terhadap program pendorongan sanitasi dan air bersih ini.

“Ada yang gampang ada yang sulit. Kayak Pesawaran dan Tanggamus contohnya, dari dulu diadvokasi tapi ya begitu. Makanya itu tadi harus ada komitmen dan birokrasinya mendukung. Kalau pucuk pimpinannya peduli tapi ditatanan birokrasinya tidak peduli ya sama saja tidak bakal bisa jalan,” ujarnya.

Ia melanjutkan, mayoritas lembaga pemerintah dari tingkat desa sampai kabupaten/kota ketika ditanyai kendalanya mayoritas menjawab karena terbatas soal biaya. Padahal menurutnya itu bukan masalah.

“Kalau masalahnya dianggaran, kok kabupaten/kota lainnya bisa? Jadi memang tergantung pemerintahnya, mau komitmen atau tidak. Kalau 3 tahun ini dana desa alasannya digunakan untuk penanggulangan COVID-19, berarti sekarang sudah bisa dialokasikan (untuk sanitasi) dong?.” ujarnya.

Febri menyampaikan, jika pemerintah tak bisa sendiri, mereka bisa menggandeng lembaga lainnya misalnya perguruan tinggi dan perusahaan swasta. Perguruan Tinggi bisa menyampaikan idenya menyenai permasalahan sanitasi dilahan padat penduduk seperti Bandar Lampung.

“PTN kan punya orang cerdas. Gandeng lah di sana. Kemudian Bandar Lampung juga banyak perusahaan besar. Gunakan dana CSR-nya untuk itu. Karena kalau ngomongin sanitasi ini ujungnya bisa ke stunting lho. Apalagi stunting sedang hot-hotnya di Indonesia,” katanya. 

Ia menyebutkan, 60 persen penyebab stunting adalah dari sensitivitas di mana di antaranya adalah kualitas sanitasi dan air bersih. Maka tak heran daerah dengan sanitasi rendah seperti Pesawaran, Tanggamus, dan Lampung Utara angka stuntingnya naik.

“Dengan catatan stunting di rumah tangga miskin. Ini bisa digunakan sebagai pemicuan juga ke masyarakat dan pemerintah. Makanya memang cukup lama ya upaya kita untuk bisa mengubah semuanya ini, tapi kalau gak bergerak sekarang mau sampai kapan?,”tukasnya.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Kota Bandar Lampung, Khaidarmansyah mengatakan, selain fasilitas kesadaran masyarakat tentang budaya BABS, sanitasi, dan air bersih ini memang harus terus ditanamkan.

“Artinya komitmen ini gak bisa cuma satu saja dari pemerintah saja tidak bisa. Semua harus bisa komitmen termasuk sampai masyarakat baik dalam pemanfaatan maupun berperilaku tadi,” ujarnya.

Ia juga mengatakan melalui program WASH in HCF dari YKWS fasilitas kesehatan seperti puskesmas kini telah memiliki fasilitas air dan sanitasi yang lebih baik. Termasuk seperti toilet ramah gender dan disabilitas.