Lampung Nomor 2 Provinsi Rawan Politik Uang, Bawaslu: Kita Antisipasi

Menanggapi hasil pemetaan tersebut, Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu Provinsi Lampung, Tamri mengatakan, pihaknya akan memberikan fokus pengawasan lebih di Lampung Tengah dan Lampung Barat.

Mengingat, kedua kabupaten tersebut disebutkan masuk kategori tinggi politik uang sebagaimana hasil pemetaan dilakukan Bawaslu RI tersebut.

"Kabupaten/kota lainnya bukan tidak ada potensi terjadinya politik uang. Tetapi, lebih tinggi pada dua kabupaten yang dimaksud. Tetap kami lakukan pencegahan dan pengawasan, tapi porsi antisipasinya lebih kepada dua kabupaten ini," ujarnya, Selasa (15/8/2023).

Sebagai langkah pencegahan, Tamri melanjutkan, Bawaslu Provinsi Lampung akan gencar mensosialisasikan, pendidikan politik, dan pengawasan di setiap daerah dinilai tinggi tingkat kerawanan politik uang.

Selain itu, pihaknya akan membangun komitmen dengan seluruh peserta pemilu baik partai politik hingga para Caleg, agar tidak menerapkan politik uang.

"Tapi masyarakat juga harus diberikan pendidikan politik, karena ada pemberian pasti sebelumnya ada penawaran. Tapi kuncinya ada di peserta pemilu," ujarnya.

Masih merujuk hasil pemetaan IKP tematik mengenai isu politik uang Bawaslu RI, bila dilihat berdasarkan agregasi tiap kabupaten/kota, Papua Pegunungan menjadi provinsi dengan tingkat kerawanan tertinggi politik uang.

Kemudian sembilan provinsi di bawah Papua Pegunungan adalah Sulawesi Tengah, DKI Jakarta, Kalimantan Barat, Banten, Lampung, Papua Barat, Jawa Barat, Kepulauan Riau, dan Maluku Utara.