Lampung Juli 2024 Deflasi 0,16 Persen, Ini Sorotan Bank Indonesia

Achmad mengatakan, secara tahunan, IHK di Provinsi Lampung Juli 2024 mengalami inflasi 2,55 persen (yoy), lebih tinggi dibandingkan inflasi nasional yang tercatat sebesar 2,13 persen (yoy) dan inflasi pada bulan sebelumnya sebesar 2,84 persen (yoy).

Menurutnya, jika dilihat dari sumbernya, deflasi disebabkan oleh beberapa komoditas yang mengalami penurunan harga seperti: bawang merah, tomat, cabai merah, bawang putih dan susu cair kemasan dengan andil masing-masing sebesar -0,32 persen; -0,10 persen; -0,08 persen; -0,02 persen; dan -0,02 persen.

Achmad menyampaikan, penurunan harga bawang merah sejalan dengan terjaganya pasokan seiring dengan tengah berlangsungnya musim panen pemasok di Brebes. Lebih lanjut, penurunan harga tomat disebabkan terjaganya produksi didukung oleh kondisi cuaca yang kondusif.

"Penurunan harga cabai merah disebabkan oleh terjaganya pasokan seiring dengan masuknya masa panen di beberapa sentra produksi di Lampung Selatan dan Tanggamus. Adapun penurunan harga bawang putih sejalan dengan masih terjaganya pasokan pasca realisasi importasi bawang putih pada triwulan II 2024," jelasnya.

Di sisi lain, Juli 2024 terdapat sejumlah komoditas mengalami inflasi, terutama beras, cabai rawit, kopi bubuk, emas perhiasan dan sigaret kretek tangan (SKT) dengan andil masing-masing sebesar 0,12 persen; 0,05 persen; 0,05 persen; 0,03 persen; dan 0,02 persen.

Achmad menjelaskan, kenaikan harga beras disebabkan penurunan pasokan pasca puncak panen pada periode April Mei 2024. Sedangkan kenaikan cabai rawit disebabkan penurunan pasokan di tingkat distributor.

Kemudian, kenaikan harga emas di Provinsi Lampung sejalan dengan berlanjutnya tren kenaikan harga emas dunia. Begitu juga kenaikan harga kopi bubuk sejalan dengan kenaikan harga kopi robusta sejalan dengan tingginya permintaan ekspor di tengah tetap tingginya harga kopi robusta dunia. Adapun kenaikan harga sigaret kretek tangan (SKT) sejalan dengan kenaikan tarif cukai rokok pada awal tahun 2024.

Achmad menyampaikan, ke depan KPW BI Provinsi Lampung memprakirakan inflasi IHK di Provinsi Lampung akan tetap terjaga pada rentang sasaran inflasi 2,5±1 persen (yoy) sampai dengan akhir tahun 2024.

Namun, diperlukan upaya mitigasi risiko-risiko, antara lain dari Inflasi Inti berupa potensi kenaikan permintaan dampak kenaikan UMP tahun 2024 dan berlanjutnya tren peningkatan harga emas dunia.

Sementara itu dari sisi Inflasi Volatile Food (VF), adalah kenaikan harga beras. seiring dengan berakhirnya periode panen raya kenaikan harga minyak goreng sejalan dengan relaksasi HET Minyakita.

Selanjutnya risiko dari Inflasi Administered Price (AP) perlu mendapat perhatian di antaranya, kenaikan harga aneka rokok sejalan dengan kenaikan tarif cukai rokok 2024 sebesar 10 persen dan rokok elektrik sebesar 15 persen. Kemudian, kenaikan harga BBM sejalan dengan meningkatnya harga acuan.

Meninjau perkembangan inflasi bulan berjalan dan mempertimbangkan risiko inflasi ke depan, menurut Achmad Bank Indonesia dan TPID akan terus berupaya menjaga stabilitas harga. Adapun strategi 4K ditempuh adalah keterjangkauan harga, yakni melakukan operasi pasar beras/SPHP secara kontinyu hingga harga kembali turun sampai dengan HET.

Lalu, melakukan monitoring harga dan pasokan, khususnya pada komoditas beras dan daging ayam ras serta ketersediaan pasokan seperti implementasi toko pengendalian inflasi di seluruh wilayah IHK/Non-IHK.

"Program tersebut dibuka dengan toko MAPAN "Metro Antisipatif Pengendalian Harga Pangan" di Kota Metro dan toko TAPIS "Toko Pengendalian Inflasi di Provinsi Lampung" di Kota Bandar Lampung," jelasnya.

Achmad mengatakan, akan melakukan kelancaran distribusi seperti penguatan kapasitas transportasi dengan penambahan volume penerbangan Lampung Jakarta, perluasan rute penerbangan Lampung Bali dan Lampung Batam, serta operasionalisasi Dermaga Eksekutif Pelabuhan Bakauheni.

Kemudian, implementasi Mobil TOP "Transportasi Operasi Pasar" yang berperan sebagai transportasi komoditas yang dijual dalam operasi pasar. Serta komunikasi efektif, melakukan rapat koordinasi rutin mingguan di setiap Kabupaten/Kota dalam rangka menjaga awareness instansi terkait dinamika harga dan pasokan terkini.

" Kami juga memperkuat sinergi komunikasi dengan media dan masyarakat dalam rangka menghindari perilaku ponic buying," tandasnya.