KPU Lampung Usulkan Anggaran Pilkada 2024 Sebesar Rp1,4 Triliun

10 Jun 2022, 14:01 WIB

Ilustrasi pilkada serentak. (IDN Times/Mardya Shakti)

Bandar Lampung, IDN Times - Komisi Pemilihan Umum (KPU) menganggarkan dana Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024 di Lampung, sebesar Rp1,4 triliun. Usulan anggaran tersebut telah disampaikan langsung kepada Gubernur Lampung Arinal Djunaidi.

Alokasi anggaran Pilkada ini nantinya diproyeksi akan mendanai pemilihan gubernur, pemilihan bupati, hingga wali kota se-Provinsi Lampung di tahun 2024. Menurut Ketua KPU Lampung Erwan Bustami, jumlah itu diusulkan dengan sistem pembiayaan cost sharing (berbagi) antara pemerintah provinsi dan 15 pemerintah kabupaten/kota.

"Pilgub dan Pilkada digelar serentak 27 November 2024. Atur dalam pasal 4 Permendagri Nomor 54 Tahun 2019, tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubenur, Bupati dan Walikota memang besumber dari APBD," ujarnya, Jumat (10/6/2022).

1. Penganggaran Pilkada dan Pilgub mengusung konsep cost sharing

Ketua KPU Lampung, Erwan Bustami. (IDN Times/Tama Yudha Wiguna)

Erwan menjelaskan, dari total usulan anggaran itu, sebesar sekitar Rp834,1 miliar akan dibagikan ke 15 kabupaten/kota untuk keperluan Pilkada 2024 dan masih mengefisiensi dana sisanya-- sekitar Rp580 miliar.

Menurutnya, konsep cost sharing diusulkan lantaran sebagian dana pilkada juga dapat ditanggung APBD provinsi dan APBD kota. Itu seluruhnya nanti akan diatur sesuai regulasi gubernur.

"Kami mengusulkan, adhoc dibiayai oleh APBD kabupaten/kota, dan yang honor dan operasional KPPS, petugas TPDP, pembuatan TPS dan lainnya, dibiayai oleh APBD provinsi Lampung," kata Erwan.

2. Ada peningkatan anggaran pada pilgub

Ilustrasi Pemilu. (IDN Times/Mardya Shakti)

Erwan menambahkan, sudah 12 KPU kabupaten/kota telah menyerahkan usulan anggaran Pilkada 2024 ke pemerintah daerah masing-masing. Sementara 3 KPU lainnya-- meliputi Lampung Tengah, Lampung Selatan, dan Pringsewu--masih tahap proses komunikasi.

Terkait kebutuhan Pilgub Lampung 2024, KPU mengusulkan anggaran Rp681 miliar. Namun jika KPU Lampung mendapat cost sharing, maka anggaran dibutuhkan hanya berkisar Rp313 miliar. Usulan ini untuk membiayai honor badan adhoc, seperti PPK, PPS, Petugas KPPS, PPDP dan pembuatan TPS yang mencapai sekitar 49 persen dari anggaran.

"Untuk tahapan persiapan dan pelaksanaan pilkada mencapai 24,13 persen dan sisanya operasional dan administrasi perkantoran, serta APD," ucap Erwan.

3. Jumlah TPS Pilgub 2024 diperkirakan mencapai 17.224 unit

Ilustrasi TPS (IDN Times/Melani Indra Hapsari)

Lebih lanjut menjelaskan, anggaran Pilgub 2024 sebesar Rp681miliar. Dana ini meningkat dari anggaran Pilgub 2018, yakni Rp360 miliar.

Anggaran ini meningkat lantaran terdapat penambahan 547 desa sepanjang tahun 2018-2022, sehingga berdampak pada bertambahnya jumlah TPS dan bertambahnya jumlah petugas adhoc.

"Tahun 2018 ada 12.354, tapi nanti 2024 ada 17.224 TPS. Kalau desanya bertambah, TPA bertambah, jumlah personel adhoc bertambah. Otomatis anggaran bertambah," ujarmya.

Ia juga merinci, Rp681,4 miliar tersebut akan dialokasikan untuk membayar honorium sebesar 49 persen atau Rp333 miliar. Kemudian 24 persen atau Rp164 miliar untuk persiapan dan sisanya digunakan sebagai dana operasional, administrasi perkantoran, dan APD. "Nanti akan ada usulan pembiayaan dengan sistem cost sharing juga," kata Erwan.