KPK: Pemprov Lampung Catat Skor Positif MCP dan Indeks SPI
- Pemerintah Provinsi Lampung mencatatkan angka positif MCP dan SPI menurut KPK RI.
- Indeks SPI mengalami peningkatan positif, menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam memperkuat integritas.
- Gubernur Rahmat Mirzani Djausal menegaskan bahwa pencegahan korupsi harus dilakukan melalui kolaborasi menyeluruh antar lembaga pemerintah dan masyarakat untuk membangun kepercayaan publik.
Bandar Lampung, IDN Times - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung berhasil mencatatkan torehan angka positif hasil monitoring center for prevention (MCP) dan survei penilaian integritas (SPI) dari lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI.
Berdasarkan data resmi KPK RI, capaian MCP Pemerintah Provinsi Lampung 2025 mencapai angka 80, dengan rata-rata MCP pemerintah daerah (Pemda) wilayah Lampung sebesar 52 dan rata-rata nasional sebesar 40.
"Angka MCP tersebut menempatkan Provinsi Lampung dalam kategori tinggi dan berada di atas rata-rata nasional," ujar Direktur Koordinasi dan Supervisi Wilayah II KPK, Bahtiar Ujang Purnama saat rapat koordinasi bersama jajaran Pemprov Lampung, Rabu (5/11/2025).
1. Indeks SPI alami peningkatan positif
Selain capaian angka MCP, Bahtiar melanjutkan, aspek Survei Penilaian Integritas (SPI) bagi Provinsi Lampung juga menunjukkan peningkatan positif. Pasalnya, indeks SPI Nasional 2024 tercatat sebesar 71,53, jumlah itu meningkat dari 2023 sebesar 70,97.
Kemudian nilai SPI daerah di Provinsi Lampung berada pada rentang menengah ke tinggi, di antaranya Kabupaten Pringsewu dengan nilai 75,73, Kabupaten Lampung Selatan (71,68), Kabupaten Tulang Bawang (72,24), Kota Metro (75,59), dan Provinsi Lampung 67,52.
"Capaian ini menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam memperkuat integritas, serta menutup ruang terjadinya korupsi melalui digitalisasi layanan, pengawasan anggaran, dan sertifikasi aset," ucapnya.
2. Pencegahan korupsi lewat kolaborasi
Sejalan dengan penilaian tersebut, Gubernur Rahmat Mirzani Djausal menegaskan, pencegahan korupsi tidak bisa dilakukan secara parsial, melainkan melalui kolaborasi menyeluruh antar lembaga pemerintah dan masyarakat.
“Pencegahan korupsi harus dilakukan bersama-sama. Hasil survei persepsi masyarakat pada 2024, dapat dilihat kondisi kabupaten/kota dan apa saja yang perlu dibenahi. Alhamdulillah 15 kabupaten/kota baru punya semangat, mudah-mudahan kepemimpinan baru ini bisa berbenah,” kata Mirza, sapaan akrabnya.
Selain itu, ia menuturkan integritas menjadi dasar dari seluruh proses pembangunan dan pelayanan publik. “Integritas adalah fondasi pembangunan. Tanpa integritas, kebijakan tidak akan berpihak kepada masyarakat. Karena itu pemerintah harus menempatkan kepentingan rakyat sebagai prioritas utama,” tegas dia.
3. Motor kepercayaan publik
Mirza menambahkan, pemerintah daerah harus menjadi motor dalam memperkuat kolaborasi berbagai sektor untuk membangun kepercayaan publik.
“Lampung tidak akan maju jika tidak ada upaya memperbaiki diri. Pemerintah harus menjadi motor kolaborasi dengan pengusaha, petani, dan masyarakat. Kepercayaan publik adalah kunci,” imbuhnya.
