Korupsi Pekerjaan SPAM, Kejati Geledah PDAM Way Rilau (Lagi)
Bandar Lampung, IDN Times - Tim Penyidik Pidsus Kejaksaan Tinggi (Kejati) Lampung kembali menggeledah Kantor Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Way Rilau Kota Bandar Lampung terkait dugaan korupsi dalam pengadaan dan pemasangan jaringan pipa distribusi sistem pompa SPAM Bandar Lampung tahun anggaran 2019.
Kasi Penkum Kejati Lampung, Ricky Ramadhan, menyatakan bahwa penggeledahan ini dilakukan berdasarkan surat perintah Kepala Kejati Lampung Nomor: PRINT-02/L.8/Fd/07/2024 tertanggal 6 Agustus 2024. "Tujuan penggeledahan ini adalah untuk mengumpulkan tambahan alat bukti dan barang bukti guna mendukung proses penyidikan," ujarnya pada Rabu (7/8/2024).
1. Sita dan bawa sejumlah dokumen terkait perkara korupsi
Dalam penggeledahan tersebut, tim penyidik berhasil menyita sejumlah dokumen yang berkaitan dengan kasus tindak pidana korupsi pengadaan dan pemasangan jaringan pipa distribusi sistem pompa SPAM Bandar Lampung pada 2019 di PDAM Way Rilau Bandar Lampung. Ricky mengungkapkan bahwa proses penggeledahan berlangsung aman dan lancar tanpa ada penolakan dari pihak PDAM Way Rilau.
"Penggeledahan dilakukan tidak terlepas dari Sprindik terkait dugaan Tipikor tersebut, di mana kasus ini bermula pada 2019 ketika PDAM Way Rilau Kota Bandar Lampung mengadakan pengadaan dan pemasangan jaringan pipa distribusi sistem pompa SPAM Bandar Lampung," terangnya.
2. Ada pengaturan pemenang tender, manipulasi dokumen pengadaan, dan pekerjaan tidak sesuai kontrak
Berdasarkan Perda Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kerjasama Pemkot Bandar Lampung dengan Badan Usaha dalam Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum, Ricky menyebutkan bahwa nilai pagu anggaran proyek tersebut sebesar Rp87.156.366.242,00. Dana tersebut bersumber dari penyertaan modal APBD Pemkot Bandar Lampung tahun anggaran 2018.
Proyek ini dilaksanakan oleh PT Kartika Ekayasa, pemenang tender sesuai surat kontrak nomor: PU/2986/PDAM/08/XII/2019 senilai Rp71.942.254.000,00 yang ditandatangani pada 23 Desember 2019 antara Kepala Cabang PT Kartika Ekayasa dan PPK PDAM Way Rilau Kota Bandar Lampung.
"Dalam proses pemeriksaan, ditemukan adanya pengkondisian terhadap pemenang tender, manipulasi dokumen pengadaan, dan pelaksanaan pekerjaan yang tidak sesuai kontrak hingga menyebabkan kekurangan volume pekerjaan yang berakibat pada kerugian negara," terang Ricky.
3. Kerugian keuangan negara Rp3,2 miliar
Dari temuan awal tersebut, Ricky mengungkapkan bahwa indikasi awal kerugian keuangan negara mencapai Rp3.223.304.445. "Indikasi awal kerugian keuangan negara ini sewaktu-waktu dapat berubah, karena masih dalam proses perhitungan oleh ahli," tambahnya.
Selain itu, Bidang Pidsus Kejati Lampung telah memeriksa berbagai pihak terkait kegiatan tersebut, termasuk Tim Pokja Pengadaan Barang dan Jasa, Pejabat Pembuat Komitmen, Penyedia Barang dan Jasa, serta pejabat penatausahaan keuangan pada PDAM Way Rilau Kota Bandar Lampung. "Kegiatan penggeledahan ini adalah kedua kalinya, setelah sebelumnya Tim Penyidik Kejati Lampung juga memeriksa dan menggeledah Kantor PDAM Way Rilau Kota Bandar Lampung pada Senin (1/8/2024)," tandas Ricky.
