Keluh Kesah Pengusaha Bandar Lampung Jelang PPKM Darurat 12 Juli

General Affair CenterPoint Lampung, Rudy Kalalo mengatakan, meski pihaknya hingga kini belum menerima detail teknis aturan PPKM Darurat. Saat ini masih mengacu pada Surat Edaran (SE) Wali Kota Bandar Lampung sebelumnya terkait PPKM Mikro.

Namun, manajemen sudah mengambil ancang-ancang untuk menutup sementara ritel beroperasi di Mal Kartini tersebut.

"Buat hari ini dan besok kita masih buka sampai jam 17. Tapi terhitung mulai hari Senin besok, kita terpaksa menutup kegiatan penjualan atau aktivitas biasanya," ucap dia, kepada IDN Times, Sabtu (10/7/2021).

Menurut Rudy, kebijakan tersebut tentu akan sangat berat bagi sektor pendapatan dan seluruh karyawan. "Tapi untuk COVID-19 ini agar benar-benar bersih, kita semua harus ikut dan patuhi aturan (PPKM Darurat) jangan sampai ada korban lagi," sambungnya. 

Meski harus menghadapi situasi tak beroperasi sementara waktu, Rudy menyebut, seluruh karyawan sampai saat ini masih berada di bawah naungan dan tanggung jawab CenterPoint Lampung.

Kendati itu semua masih dapat berubah, bila kondisi dan situasi Kota Bandar Lampung tak kunjung membaik.

"Kalau PPKM Darurat diperpanjang di luar rencana awal, kita tidak tahu nanti dan tidak menutup kemungkinan (ada PHK). Semua masih memungkinkan, tapi mudah-mudahan saja tidak," ujar Rudy.

Meski demikian, Rudy tetap berharap agar semua karyawan CenterPoint tetap menjaga kesehatan dan menerapkan aturan protokol kesehatan (prokes) secara ketat. "Sehingga kalau sudah diperbolehkan kerja lagi, kondisi tubuh bisa tetap fit dan tidak menular ke orang lain," lanjutnya.

General Manager Mall Boemi Kedaton (MBK), Andreas Purwanto menyebut, pihaknya masih menunggu instruksi lanjutan dari Pemkot Bandar Lampung. Itu terkait rencana penerapan PPKM Darurat Senin mendatang.

"Saya sudah baca beritanya di media massa, tapi jelas kita siap jika itu diberlakukan dan ikuti sesuai instruksi itu," kata Andreas.

Rencananya, semua outlet di MBK juga akan ditutup dan hanya membuka supermarket dan apotek untuk obat-obatan saja. "Buat hari ini kita masih pakai aturan PPKM Mikro, jadi tutup pukul 17.00," kata dia.

Andreas juga memastikan setiap penyewa outlet di MBK tak perlu mengkhawatirkan biasa sewa. Itu lantaran pihaknya sudah membicarakan hal tersebut dan akan memberikan keringanan pembayaran.

"Ini harus ada, kalau tidak para penyewa akan berat. Kebijakan pembayaran ini juga sudah diberikan sejak sebelum-sebelumnya di awal pandemik masuk," ucapnya.

Kondisi berbeda dilakukan CGV Cinemas Lampung. Bioskop berada di  Transmart Lampung ini sudah tidak beropeeasi sejak tiga hari lalu atau tepatnya sejak dikeluarkan Instruksi Wali Kota Bandar Lampung Nomor 2 Tahun 2021 tentang PPKM Mikro.

"Masalah PPKM Darurat juga kita akan menyesuaikan kebijakan dari pemerintah seperti apa. Tapi tentu kita juga berharap adanya dampak positif dari kebijakan ini," ujar Eldi Pratama, selaku Manager CGV Cinemas Lampung.

Eldi ikut menyampaikan, Aliansi Bioskop Indonesia telah sepakat akan menyesuaikan setiap kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah baik itu aturan PPKM Mikro ataupun PPKM Darurat.

"Kalau untuk karyawan CGV Cinemas Lampung masih bersama kita. Tetapi memang karena kondisi lagi tutup tidak ada yang in case dan menyesuaikan dari kebijakan HR (human resources)" tutur dia.

Bukan hanya pengelola mall, namun pemilik usaha D Penyetz, Eddy Simanjaya ikut berharap, agar pemerintah kota sementara waktu tidak membebankan pajak kepada setiap pengusaha di Kota Bandar Lampung.

Pasalnya, apabila usaha ditutup namun besaran pajak 10 persen masih dibebankan kepada pengusaha, maka otomatis pintu kebangkrutan bakal menghampiri para pelaku usaha.

"Saat PPKM Darurat diberlakukan, pada saat itu juga kami setop pajak kita. Udah gak punya pendapatan, harus bayar karyawan dan listrik lainnya, ini ditambah lagi pajak. Ya sudah hancur kita," terang dia.

Dewi Lestari, salah satu warga Kota Bandar Lampung ini mengaku, cukup khawatir melihat lonjakan kasus pandemik COVID-19 kali ini. Namun ia bersyukur terkait rencana penerapan aturan PPKM Darurat tersebut.

Itu lantaran dapat mengurangi aktivitasnya sehari-hari sebagai karyawan di salah satu perusahaan swasta. Kendati demikian, ia juga berharap, pemerintah kota mampu menghadirkan solusi bagi setiap warga Bandar Lampung yang terdampak akibat aturan tersebut.

"Jadi pemerintah gak sekadar main larang-larang saja, tapi harus ada jalan keluar seperti batuan untuk kebutuhan hidup selama PPKM Darurat," tandasnya.