Instruksi Prabowo, Pemprov Lampung Target Efisiensi APBD Rp600 Miliar

Selain menindaklanjuti arahan pemerintah pusat, Marindo mengatakan, efisiensi anggaran APBD tersebut salah satunya bakal diperuntukkan melunasi tanggungan tunda bayar Pemprov Lampung kepada pihak ketiga yang sempat tertunda pada 2024.

Sehingga sejumlah pos anggaran belanja yang dianggap kurang prioritas oleh pemerintah daerah bakal dipangkas, total terdapat sekitar 11 pos anggaran belanja dikurangi.

"Jadi efisiensi ini selain memenuhi ketentuan regulasi, juga kita memenuhi tunda bayar kepada pihak ketiga pada 2024 lalu yang belum terbayar oleh Pemprov Lampung," katanya.

Lebih lanjut Marindo menyampaikan, Pemprov Lampung juga bakal mengalami pemangkasan transfer APBN dari pemerintah pusat di tahun ini sebanyak Rp113 miliar.

"Dana transfer 113 miliar ini seharusnya menjadi hak pemprov tapi dikarenakan ada pemangkasan maka tidak masuk APBN," sebutnya.

Berikut deretan pos efisiensi APBD 2025 di Pemprov Lampung.

• Belanja alat tulis kantor (ATK) efisiensi kurang lebih 90 persen
• Belanja makan dan minum rapat dan tamu efisiensi kurang lebih 80 persen
• Belanja cetak, cover dan penggandaan efisiensi kurang lebih 70 persen
• Belanja perjalanan dinas efisiensi kurang lebih 60 persen
• Belanja pemeliharaan efisiensi kurang lebih 75 persen
• Belanja modal peralatan dan perlengkapan kantor efisiensi kurang lebih 95 persen
• Belanja sewa gedung/hotel/ruang pertemuan efisiensi kurang lebih 95 persen
• Belanja honorarium efisiensi kurang lebih 50 persen
• Belanja konsultan mencapai efisiensi kurang lebih 50 persen
• Belanja kursus/pelatihan, sosialisasi, bimbingan teknis serta pendidikan efisiensi kurang lebih 75 persen
• Belanja yang bersifat pendukung dan operasional lainnya.