Imbas Lift Jatuh, Sanksi Perdata sampai Pidana Nanti Sekolah Az Zahra

Dijelaskan Agus, aturan mengenai konsekuensi dimaksud jelas diatur dalam Undang-Undang (UU Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja hingga UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Olah karenanya, urusan keselamatan kerja bagi para pekerja merupakan hak wajib harus dipenuhi bagi pihak-pihak pemberi pekerjaan.

"Perlindungan keselamatan kerja jadi kewajiban perusahaan atau pemberi kerja. Jika terjadi hal-hal menimbulkan risiko, maka konsekuensi akan kita lihat adalah bagaimana status ketenagakerjaannya," imbuh Agus.

Dalam penanganan kasus kecelakaan kerja ini, Agus menyampaikan, tim Penegakkan Hukum dan Penindakan Disnaker Provinsi Lampung akan mendalami unsur kesehatan dan keselamatan kerja (K3) proyek renovasi fasilitas area sport center berada pada lantai 5 tersebut.

"Dokumennya (pekerjaan dan fasilitas lift barang) belum dibawa, tapi kami sudah melihat, bahwa kondisi fisik ada alat angkut lift diduga lift diperuntukkan barang," ucapnya.

Hasil tim telah diterjunkan ke lokasi kejadian, dikatakan pihak pengelola lift tersebut hanya diperuntukkan mengangkut barang semisal material semen, pasir, dan lain-lain. "Kami akan melakukan pendalaman detail tentang dokumen lift ini," tambah dia.

Sebagai upaya tindak lanjut penelusuran tersebut, Agus mengungkapkan, pihaknya telah melayangkan surat panggilan kepada pihak Yayasan Fatimah Az Zahra Lampung dan pengelolaan Sekolah Az Zahra untuk digali keterangannya.

Namun pihak-pihak bersangkutan telah memberikan jawaban. Mereka belum dapat memenuhi panggilan itu dikarenakan masih harus melengkapi keterangan ke kepolisian.

"Tentu kita beri ruang, jadi mereka baru bersedia untuk datang pada kami Senin 10 Juli 2023. Saat ini, kami mengambil langkah untuk mengunjungi langsung tempat kejadian dan akan melihat para korban masih ada di rumah sakit," tandas dia.