Imbas 'Bajingan Tolol', DPD PDIP Lampung Polisikan Rocky Gerung

Dijelaskan Risko, pasal dipersangkakan dalam laporan kepolisian tersebut yakni, berkaitan pelanggaran Pasal 14 ayat 1 Undang-Undang (UU) No. 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana. Lalu Pasal 15 UU Nomor 1 Tahun 1946, Pasal 28 ayat 2 UU tentang ITE, serta Pasal 45 ayat 2 UU No. 19 Tahun 2016 atas perubahan UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE.

Menurutnya, ucapan sekaligus perbuatan terlapor Rocky Gerung telah menyebarkan berita bohong atau fitnah, hingga menimbulkan kegaduhan atau keonaran di muka publik.

"Untuk laporan pencemaran nama baik tidak bisa disertakan, karena itu bukan wilayah kita. Setelah surat atau administrasi keluar baru akan diproses oleh Polda Lampung," tegasnya.

Sekretaris DPD PDI Perjuangan Lampung, Sutono menambahkan, sejatinya PDI Perjuangan dapat menghargai dan menyikapi secara positif setiap masukan dan kritik. Namun tentunya, itu harus tetap dalam batasan etika dan norma hingga tidak menimbulkan berita bohong.

"Bukan masalah dikritiknya, di sini dipermasalahkan adalah berita yang disebarluaskan mengandung berita bohong. Itulah yang jadi persoalan. Apa yang dibicarakan Rocky Gerung itulah, yang tidak diterima PDI Perjuangan," terang dia.

Dikatakannya, kejadian ini diharap memberikan pembelajaran, khususnya urusan penyampaian kritik dan masukkan, wajib disertai adab dan norma etik berbangsa. "Kritik boleh, tapi bukan juga berarti semau-mau, kita ini bukan negara bebas tapi negara hukum," lanjutnya.

Sutono menambahkan, laporan ditujukan terhadap Rocky Gerung ke Polda Lampung kali ini merupakan tindak lanjut para kader PDI Perjuangan hingga simpatisan Presiden Jokowi di Provinsi Lampung.

"PDI Perjuangan adalah partai memiliki adab, dengan kritikan maupun perbedaan pendapat selalu saling menghargai, hingga tidak saling berbenturan," tandas dia.