Heboh Jalan Rusak Lampung, Kemendagri: Anggaran Infrastruktur 40 Persen

Dalam pertemuan rapat tersebut sebagaimana instruksi Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian, Fatoni menyampaikan, kementerian fasilitasi dan pendampingan kepada pemerintah Provinsi Lampung dalam rangka membahas infrastruktur.

"Jadi hari ini berkumpul Sekda dan kepala OPD terkait dari provinsi hingga kabupaten/kota membahas secara teknis. Kemudian mengumpulkan data, menyatukan langkah sehingga dari data yang ada bisa ditentukan langkah-langkah selanjutnya," ucap dia.

Menurutnya, pembahasan rapat tersebut juga menyoal urusan perubahan anggaran, untuk keperluan infrastruktur. "Kita berikan arahan dan memberikan hasil rapat, untuk dijadikan pedomanan dalam rangka memprioritaskan khususnya penganggaran infrastruktur di Lampung," sambung pria kelahiran Kabupaten Way Kanan, Lampung tersebut.

Dikatakan Fatoni, langkah semacam ini merupakan salah satu tugas dan tanggung jawab Kemendagri, untuk melakukan pembinaan terhadap daerah. Termasuk di Provinsi Lampung.

"Setiap permasalahan di daerah, Kemendagri dan pemerintah pusat juga perlu mencarikan solusi. Tentunya, ini dilakukan secara bersama-sama," imbuhnya.

Oleh karena itu, pihaknya bakal mengecek dan menelaah lebih lanjut ihwal alokasi hingga kesiapan anggaran Pemprov maupun Pemda kabupaten/kota di Lampung. "Nanti mana kalau kurang akan dilakukan penggeseran tadi, bagaimana cara menggesernya tadi sudah saya jelaskan," lanjut Fatoni.

Terkait alokasi penganggaran khusus infrastruktur berstatus Pemprov Lampung, Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Lampung, Fahrizal Darminto menyebut pemerintah daerah telah mencatatkan alokasi anggaran mencapai 30 persen.

"Kalau Pemprov itu 30 persen (anggaran khusus infrastruktur). itu semua, jadi ada jalan, irigasi, dan lain-lainnya," tandasnya menambahkan.