Hakim Tolak Praperadilan Perkara Korupsi KONI Eks Kadisnaker Lampung

Dalam pertimbangan putusannya, Hakim Agus Widana menilai permohonan dalil dan pembuktian disampaikan Agus Nompitu dalam praperadilan kali ini telah menyasar pokok perkara.

Ternasuk bukti-bukti disampaikan oleh Agus Nompitu sudah masuk pokok perkara, sementara wewenang praperadilan hanya mengadili sah atau tidaknya suatu alat bukti formil.

"Praperadilan hanya menilai alat bukti dari segi formil saja. Pemohon mempertanyakan pertanggungjawaban KONI sudah masuk pokok perkara. Permohonan tidak beralasan hukum dan patut ditolak," katanya dalam pertimbangan.

Hakim Agus Widana juga menolak seluruh pernyataan Ahli Pidana Prof Muzakir turut dihadirkan dalam proses praperadilan. Menurut hakim, perhitungan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dari auditor independen Dr. Chareoni and Rekan menghitung kerugian negara dalam perkara ini sudah sah.

"Audit BPK tidak dapat dibenarkan dalam putusan Mahkamah Konstitusi terbaru, perhitungan kerugian negara bersertifikasi yang punya keahlian audit investigasi berwenang dalam audit," ucapnya.

Pascamendengarkan putusan, Pengacara Agus Nompitu, Chandra Muliawan mengatakan, pihaknya amat kecewa sekaligus menyayangkan putusan hakim telah menolak permohonan sang kliennya.

"Dalam proses praperadilan ini, kami sudah maksimal membuktikan melalui alat-alat bukti, tetapi hakim justru berpandangan lain hanya berdasarkan formil perkara," tandasnya.