Gubernur Lampung Hapus Uang Komite Sekolah, Siapkan Peraturan Baru

10 Jun 2025, 11:00 WIB

Silviana

Rapat Kordinasi dan Pembinaan Gubernur Lampung Kepada Kepala Satuan Se-Provinsi Lampung (Dok/Humas Pemprov Lampung)

Intinya sih...

Gubernur Rahmat Mirzani Djausal menyampaikan keprihatinannya terhadap kualitas pendidikan di Lampung, dengan hanya 20 sekolah siswanya lulus UTBK tahun 2025.
Gubernur Mirza akan menerbitkan Peraturan Gubernur yang melarang penarikan uang komite dari siswa SMA dan SMK negeri, sebagai bentuk keberpihakan pada masyarakat.
Pembentukan 35 sekolah unggulan, penambahan mata pelajaran Bahasa Jepang, Korea, dan Arab, serta tiga indikator

Disclaimer: This summary was created using Artificial Intelligence (AI)

Bandar Lampung, IDN Times - Komitmen untuk memperkuat kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) di Lampung mulai diwujudkan melalui kebijakan-kebijakan konkret. Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal, mengambil langkah tegas untuk memperbaiki sistem pendidikan, termasuk menghapus pungutan uang komite sekolah yang selama ini menjadi beban bagi siswa dan orang tua.

Dalam arahannya kepada seluruh kepala sekolah tingkat SMA, SMK, dan SLB Negeri se-Provinsi Lampung, Gubernur menekankan pentingnya peran pendidikan dalam mendorong daya saing daerah. Tak hanya meminta guru untuk mengajar dengan kasih sayang dan keikhlasan, gubernur juga membeberkan sejumlah fakta menyedihkan dan jadi tantangan bersama. Salah satunya adalah rendahnya tingkat kelulusan siswa Lampung dalam seleksi masuk perguruan tinggi.

1. Rendahnya tingkat kelulusan UTBK jadi alarm pendidikan Lampung

Illustrasi pendidikan (pexels.com/Max Fischer)

Mirza menyampaikan keprihatinannya terhadap kualitas pendidikan di Lampung. Ia menyampaikan, dari total 352 SMA dan SMK negeri di seluruh provinsi, hanya 20 sekolah siswanya lulus Ujian Tulis Berbasis Komputer (UTBK) sebagai syarat masuk perguruan tinggi tahun 2025.

Lebih mengkhawatirkan lagi, terdapat 30 sekolah tidak memiliki satupun lulusan diterima melalui jalur UTBK, dan 49 sekolah sama sekali tidak meloloskan siswa ke perguruan tinggi dari semua jalur penerimaan.

“Kalau masyarakat Lampung tidak mampu, maka akan digantikan oleh SDM dari luar daerah. Maka penguatan SDM lokal adalah kunci agar Lampung mampu bersaing di tingkat nasional maupun global," kata Mirza, Selasa (10/6/2025)

2. Gubernur hapus uang komite, siapkan peraturan baru

illustrasi uang cash (pixabay.com/HeungSoon)

Mirza juga menyatakan akan segera menerbitkan Peraturan Gubernur yang melarang penarikan uang komite dari siswa SMA dan SMK negeri. Menurutnya, kebijakan ini mendapat sambutan positif, terutama dari kalangan orang tua yang selama ini terbebani oleh iuran pendidikan nonresmi.

“Kita akan membuat Peraturan Gubernur, tidak boleh menarik uang komite sepeserpun dari anak-anak murid SMA lagi sekarang. Berapa kebutuhan sekolah, saya bantu anggarannya nanti. Bapak Ibu bantu saya juga, kita sama-sama perbaiki pendidikan,” ujarnya.

Tak hanya itu, gubernur juga mengajak seluruh guru untuk mengajar dengan penuh kasih sayang, keikhlasan, dan dedikasi tinggi. Baginya, keberhasilan pendidikan tidak hanya diukur dari jumlah fasilitas, tetapi dari niat tulus para pendidik dalam mencerdaskan generasi muda.

3. 35 sekolah unggulan dan tolok ukur baru untuk kepala sekolah

illustrasi belajar bangun datar (pexels.com/Max Fischer)

Selain penghapusan uang komite, Mirza juga mengumumkan sejumlah terobosan lain untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Lampung. Salah satunya adalah rencana pembentukan 35 sekolah unggulan sebagai model peningkatan mutu. Sekolah-sekolah ini akan dilengkapi dengan fasilitas lebih baik dan fokus pada pembentukan karakter dan kompetensi siswa.

Inovasi lainnya adalah penambahan satu mata pelajaran baru untuk kelas 3 SMA, yakni Bahasa Jepang, Korea, dan Arab, guna membuka wawasan global dan memperluas peluang karier siswa di masa depan. Selain itu, seluruh perusahaan yang beroperasi di Lampung diminta agar menyalurkan program Corporate Social Responsibility (CSR) mereka ke sektor pendidikan sebagai bentuk kontribusi nyata terhadap pembangunan daerah.

Gubernur juga menetapkan tiga indikator utama untuk mengukur keberhasilan para kepala sekolah di antaranya, tingkat kelulusan siswa ke perguruan tinggi, penyerapan lulusan ke dunia kerja, dan jumlah lulusan mampu berwirausaha secara mandiri.

“Saya ucapkan terima kasih, saya titipkan pendidikan SMA, SMK, SLB di Provinsi Lampung kepada Bapak Ibu sekalian. Saya titipkan perjuangan masa depan Provinsi Lampung kepada bapak ibu sekalian. Saya titipkan visi misi Indonesia emas 2045 kepada Bapak Ibu sekalian. Saya titipkan doa-doa seluruh masyarakat Lampung kepada Bapak Ibu sekalian,” tutup Mirza penuh harap.