Gaya Hidup Hedon Mahasiswa Penerima KIPK, Bagaimana di PTN Lampung?

Andriyani menceritakan, bukan dari keluarga ekonomi mapan. Ayahnya merupakan seorang sopir barang sementara ibunya bekerja sebagai ibu rumah tangga.

“Ayah saya sopir barang kayak semacam barang ekspor impor gitu. Jadi misalnya ada barang keluar, ayah saya nanti dikasih 300.000. Yang 1100.000 untuk (sewa) mobil, 100.000 untuk bensin dan tol, terus100.000 sisanya buat ayah saya,” katanya.

Ia mengatakan, ayahnya bukan pekerja dengan gaji bulanan sehingga tidak ada pemasukan pasti untuk keluarganya. Apalagi pekerjaan ayahnya tersebut tidak setiap hari ada, atau hanya diminta jika dibutuhkan mengantar barang.

Mahasiswa ITERA asal Tangerang itu bercerita, awalnya tak ingin kuliah di ITERA setelah mengetahui UKTnya. Namun karena beberapa hal, akhirnya Andriyani mengambil kesempatan kuliahnya tersebut.

“Awal masuk ITERA itu kena UKT Rp9,5 juta. Terus aku sanggah, gak turun. Terus aku ikut sanggah lagi yang kedua, baru dapat Rp6,5 juta. Tadinya saya juga gak mau ambil karena masih ketinggian. Belum mikir biaya hidup di Lampung,” ujarnya.

Namun jika ia melepas ITERA, maka sekolahnya akan terkena daftar hitam sehingga tak akan masuk daftar SNBP lagi. Akhirnya sang ayah berusaha untuk membayar UKT untuk semester pertama.

“Mau naik semester 2, saya ada kesulitan untuk bayar UKT. Saya juga sempat mau keluar dari ITERA, tapi saya dibantu sama kakak tingkat di himpunan supaya gak keluar dan UKT saya terakhir bisa turun sampai Rp2 juta,” tambah Andriyani.

Andriyani menanggapi terkait pro kontra penerima KIPK bergaya hidup hedon di media sosial akhir-akhir ini. Ia mengatakan di ITERA saat ini pun ada mahasiswa yang seperti itu.

“Banyak di ITERA yang kayak gitu. Saya sama teman saya aja sampai heran gaya hidupnya hedon dan orang mampu tapi kok penerima KIPK. Terus ada yang bilang ternyata waktu daftar KIPK, yang dikasih fotonya itu bukan rumahnya. Entah rumah saudaranya atau tetangganya,” paparnya.

Ia mengaku, ada saja keinginan untuk melaporkan hal itu kepada pihak kampus. Hanya saja, ada perasaan takut dan tak enak dalam dirinya sehingga ia tidak ingin memiliki masalah dengan orang lain.

Andriyani hanya berharap, pihak kampus bisa lebih teliti lagi menyeleksi penerima KIPK. Sehingga penerima KIPK bisa tepat sasaran dan benar-benar tertuju pada orang yang tepat.

Presiden KM ITERA 2023 Erza Refenza pun turun menanggapi terkait hal ini. Ia mengatakan, problematika penerima KIPK yang tidak tepat sasaran banyak terjadi saat penerimaan mahasiswa baru pada saat dirinya menjabat sebagai presma.

“Banyak terjadi di mahasiswa baru saat saya menjabat. Karena kemarin itu banyak banget mahasiswa yang mengajukan KIPK tapi tidak dapat. Di sisi lain banyak sekali mahasiswa yang mendapatkan KIPK padahal orangnya mampu dalam segi finansial,” katanya.

Ia juga menyayangkan terkait kuota KIPK di ITERA tahun lalu yang sangat sedikit. Padahal ada banyak sekali mahasiswa yang membutuhkan KIPK. Sehingga upaya KM ITERA saat itu adalah membantu mahasiswa kurang mampu agar pihak kampus menurunkan UKT.

Tak hanya di ITERA, masalah ini juga ternyata juga terjadi di PTN tertua di Lampung yakni Universitas Lampung. Ketua BEM U UNILA 2024 Bani Safi’i mengatakan, penerima KIPK hidup hedon sudah menjadi rahasia umum.

“Saya kemarin kan baru saja buka pendaftaran untuk staf (BEM). Banyak memang yang curhat soal KIPK ini. Kalau di Unila, anak penerima KIPK yang hidup hedon itu sudah jadi rahasia umum kayaknya ya. Di setiap fakultas pun ada,” ujarnya.

Meski begitu, ia menyebutkan ketidaktepatan sasaran penerima KIPK tersebut tidak lantas mahasiswa bisa menyalahkan birokrasi Unila. Namun BEM akan terus melakukan pengawalan terkait proses penyeleksiannya.

Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan ITERA, Prof. Dr. Eng. Khairurrijal mengatakan, dalam memilih mahasiswa penerima KIPK, ITERA menyeleksi data induk mahasiswa (DIK) yang diisi langsung oleh mahasiswa dalam sistem.

“Dari data tersebut, kami validasi lagi melalui wawancara. Kemudian data yang sudah divalidasi tersebut diolah berdasarkan aturan Persesjen Nomor 10 Tahun 2022 tentang petunjuk pelaksanaan program indonesia pintar pendidikan tinggi,” jelasnya.

Untuk jumlah kuota, setiap tahun ditetapkan oleh puslapdik pada sistem KIPK berbasis akreditasi prodi. Dengan proses komprehensif tersebut, ia mengatakan ketepatan sasaran penerima KIPK di ITERA pun sudah sesuai dengan aturan yang ada.

Kepala Divisi Kemahasiswaan ITERA Dr. Achmad Gus Fahmi menambahkan ketepatan sasaran juga selalu dievaluasi berdasarkan update akademik (IPK, Prestasi, dan lain-lain) serta tingkat ekonomi (update pendapatan orang tua, aset dan sebagainya) setiap semester.

“Kemudian, monitoring melalui informasi sesama mahasiswa juga kami dilakukan, sehingga cek and balance antara data dan fakta sama. Ini bentuk pengawasan yang dilakukan,” katanya.

Selain itu, pengawasan setiap akhir semester juga dilakukan melalui form evaluasi kepada setiap mahasiswa KIPK untuk memonitoring Kondisi Akademik dikarena ada syarat minimum IPK dan kondisi keluarga.

Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Unila, Dr. Anna Gustina Zainal, S.Sos., M.Si. mengatakan total kuota KIPK Unila di 2024 dari dua jalur masuk yakni SNBP dan SNBT adalah sekitar 830 mahasiswa.

Sementara pendaftar dari SNBP saja sudah mencapai 898 orang. Sehingga seleksi penerima KIPK di Unila memang cukup ketat. Ia mengatakan, sejak 2023, Rektor Unila sudah memerintahkan agar bagian kemahasiswaan bisa mengantisipasi hal yang tidak diinginkan terkait penerima KIPK termasuk soal ketidak tepat sasaran.

“Jadi selain seleksi berkas kita adakan wawancara dan seluruh pendaftar KIPK ini wajib hadir. Kemudian kita lakukan survei secara langsung. Memang karena jumlah pendaftar yang banyak dan nyaris tersebar di Sumatra dan Jawa, sedangkan waktu penyeleksian ini tidak panjang, jadi kami ambil secara random,” paparnya.

Ana menjelaskan, survei langsung penerima KIPK diambil secara acak sebesar 25 persen dari total jumlah pendaftar. Ia mengatakan, dari hasil survei tersebut, ternyata memang ada sekitar 10 mahasiswa menyampaikan data tidak sesuai dengan fakta.

“Kita juga sudah tegaskan dari awal pada pewawancara untuk mengatakan pada pendaftar bahwa data yang diberikan harus benar. Karena kami tidak segan sekalipun dia sudah dinyatakan berhak menerima, atau sudah berjalan, lalu dikemudian hari kita ketahui ada data yang tidak sesuai, maka kami akan ajukan pemberhentian kepada kementerian,” tegasnya.

Ana mengatakan, bidang kemahasiswaan juga telah membuka call center pada siapapun baik internal maupun eksternal jika mengetahui ada penerima KIPK Unila yang tidak sesuai dengan peraturan pemerintah.