Eks Warek dan Ketua Senat Unila Kekeh Minta Bebas dari Tuntutan

Dalam persidangan tersebut, Penasihat Hukum M Basri, Chandra Muliawan mengatakan, sang klien tetap memohon agar terdakwa dibebaskan dari segala tuntutan JPU lembaga antirasuah.

"Menanggapi replik penuntut umum, kami menyatakan bahwa terdakwa M Basri tetap pada dalil-dalil nota pembelaan, sebagaimana telah disampaikan dalam agenda persidangan sebelumnnya," ujarnya dalam persidangan agenda Duplik.

Lebih lanjut Chandra juga menerangkan, sebagaimana ketentuan dalam perundang-undangan berlaku. Sehingga terdakwa mempunyai hak untuk membuktikan tidak turut melakukan tindak pidana korupsi. "Kami sampaikan Yang Mulia, dalam Nota Pembelaan adalah mengenai fakta dan analisis yuridis yang kami utarakan. Kemudian dihubungkan dengan kaitan moral terdakwa," sambung dia.

Kemudian ihwal pendapat penuntut umum, disampaikan Chandra, pihaknya membantah soal ketidakkonsistenan dalam pembelaan khususnya mengenai pengakuan dan kekhilafan terdakwa M. Basri atas perbuatannya dan permohonan bebas dari tuntutan.

"Dalam hukum, diakui adanya lepas dari segala tuntutan hukum terhadap suatu perbuatan yang tidak memenuhi seluruh unsur dalam delik pidana, ini sebagaimana ketentuan Pasal 191 ayat 2 KUHAP," terangnya.

Termasuk menyoal penerimaan hadiah oleh terdakwa M Basri, Chandra meyakini, sang klien tidak berkaitan langsung dengan proses penerimaan mahasiswa titipan maupun bersama-sama melancarkan tindakan korupsi dengan terdakwa Heriyandi.

Pernyataan berisikan narasi serupa turut disampaikan tim penasihat hukum terdakwa Heriyandi, meminta majelis hakim dapat membebaskan sang klien sebagaimana isi Pledoi atau Nota Pembelaan telah dibacakan di muka persidangan beberapa minggu lalu.

"Iyaa sama, kami juga tetap pada permohonan sebagaimana isi pledoi, kami minta terdakwa dibebaskan dari segala tuntutan JPU," tandas penasihat hukum Heriyandi.