Eks Kadisnaker Lampung Merasa Dikorbankan Kasus Korupsi KONI

Merujuk LHP auditor independen Dr. Chareoni and Rekan menghitung kerugian negara dalam perkara ini, Agus Nompitu blak-blakan dalam 84 halaman LHP itu tidak satupun menuliskan atau mencantumkan namanya sebagai pihak dianggap perlu bertanggungjawab.

"Ada tidak nama Agus Nompitu disebutkan sebagai orang lalai atau orang bertanggungjawab atau melakukan perbuatan hukum, ada tidak? Dapat saya pastikan tidak ada nama Agus Nompitu maupun Waketum Bidang Perencanaan yang ditulis dalam LHP dihadirkan jaksa dalam praperadilan," ungkapnya.

Penetapan tersangka terhadap Agus ini turut menimbulkan sejumlah kejanggalan, bilamana mengacu pada LHP dimaksud. "Dalam LHP ada nama orang-orang yang jelas mencuri dana KONI, tapi tidak ditetapkan tersangka," tambahnya.

Agus melanjutkan, nama-nama tercantum jelas dalam LHP ini secara terang benderang disebut tertulis telah mengambil manfaat dalam praktik dugaan penyimpangan dana hibah KONI Lampung.

"Siapa yang mengambil manfaat dari uang catering? Siapa mengambil manfaat dari penginapan? Tertulis di LHP yang dihadirkan jaksa, tapi kenapa orang-orang itu tidak ditetapkan tersangka. Ini sangat tidak memenuhi rasa keadilan, ada apa?," serunya.

Agus turut mempertanyakan penolakan hakim tunggal terhadap permohonan praperadilan atas dirinya. Padahal selama proses sidang berlangsung 7 hari, pihak termohon Kejaksaan Tinggi (Kejati) Lampung hanya menyampaikan satu alat bukti berupa surat dan tidak menghadirkan saksi maupun ahli.

Sedangkan, dirinya bersama tim penasihat hukum sebagai pemohon sudah menyampaikan sebanyak 62 alat bukti dan turut menghadirkan saksi ahli dalam persidangan.

"Seharusnya di sidang ini dilihat, ada tidaknya tautan antara keterangan saksi maupun ahli menyatakan, bahwa saya selaku Waketum Bidang Perencanaan Anggaran telah melakukan perbuatan melawan hukum hingga mengakibatkan kerugian negara. Ini tidak diungkap transparan dalam persidangan ini," tandasnya.