DPRD Lampung Janji Kawal Tuntutan Aksi Demo Efisiensi Anggaran

17 Feb 2025, 18:54 WIBBandar Lampung

Tama Wiguna

News

Channel

Add Us on Google

DPRD Lampung Janji Kawal Tuntutan Aksi Demo Efisiensi Anggaran

Massa aksi mahasiswa gabungan di depan kantor DPRD Provinsi Lampung. (IDN Times/Tama Yudha Wiguna).

Intinya Sih

DPRD Provinsi Lampung menerima tuntutan mahasiswa terkait efisiensi anggaran.
Komisi V DPRD Provinsi Lampung akan mengawal efisiensi anggaran agar tidak berdampak pada hak masyarakat, terutama di bidang pendidikan dan kesehatan.
Pemerintah pusat harus mematuhi amanat konstitusi dengan mengalokasikan 20% APBN untuk sektor pendidikan, dan DPRD akan menyoroti pelanggaran HAM serta mencari solusi untuk permasalahan banjir di Bandar Lampung.

This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

Bandar Lampung, IDN Times - DPRD Provinsi Lampung menyerap dan menerima tuntutan massa aksi mahasiswa gabungan di depan kantor Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung, Senin (17/2/2025).

Anggota Komisi V DPRD Provinsi Lampung, M Syukron Muchtar mengatakan, pihaknya telah bersepakat bakal mengawal instruksi presiden terkait efisiensi anggaran ini, termasuk mewanti-wanti imbas efisiensi di dunia pendidikan.

"DPRD bersepakat jangan sampai efisiensi ini berimbas pada hak masyarakat, salah satunya pendidikan mulai dari biaya UKT hingga KIP harus tetap dirasakan masyarakat," ujarnya saat menemui perwakilan mahasiswa.

1. Sebut akan mengawal dampak kebijakan efisiensi

Massa aksi mahasiswa audiensi dengan perwakilan Anggota DPRD Provinsi Lampung, Syukron Muchtar. (IDN Times/Tama Yudha Wiguna).

Syukron melanjutkan, DPRD Provinsi Lampung telah berkomitmen bakal terus mengawal persoalan efisiensi anggaran tersebut, itu meskipun ranah kebijakan merupakan wewenang pemerintah pusat bukan pada daerah.

"Kami berkomitmen memperjuangkan aspirasi teman-teman di bidang pendidikan dan kesehatan masyarakat," ucapnya.

2. Minta pemerintah pusat tetap mengalokasikan 20 persen APBN ke sektor pendidikan

Ilustrasi anggaran atau APBN. (IDN Times/Aditya Pratama)

Lebih lanjut Syukron menyampaikan, pemerintah pusat sejatinya harus menjalankan amanat undang-undang dengan mengalokasikan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) sebanyak 20 persen di sektor pendidikan.

Menurutnya, aturan secara konstitusi tersebut telah wajibkan tanggung jawab negara untuk menempatkan anggaran nasional ke sektor-sektor pendidikan.

"Saya tegaskan, karena apapun yang terjadi, apapun itu bahasa semisal efisiensi, maka pemerintah harus menjalankan amanat konstitusi tersebut," kata dia.

3. Soroti persoalan penertiban lahan di Sabah Balau

Aksi mahasiswa injak pagar kawat duri di depan gerbang kantor Pemprov Lampung, Senin (17/2/2025). (IDN Times/Tama Yudha Wiguna).

Menyoal tuntutan pelanggaran HAM saat kegiatan penertiban lahan di wilayah Sabah Balau, Syukron menyampaikan, DPRD Provinsi Lampung bakal menyoroti persoalan ini, terutama berkaitan dengan tindakan-tindakan represif aparat terhadap masyarakat terdampak.

Sementara ihwal dorongan penuntasan permasalahan banjir di Bandar Lampung, disebutkan, DPRD Provinsi Lampung akan berkoordinasi dengan DPRD Kota Bandar Lampung guna mencari jalan keluar bersama pemerintah kota setempat.

"Meski kami tidak memiliki garis komando dengan Pemkot Bandar Lampung, tetapi kami tidak akan melepas diri, akan begitu kami akan berkoordinasi dengan teman-teman di DPRD Kota Bandar Lampung untuk menangani permasalahan banjir ini," jelas Legislator PKS tersebut.