Dilaporkan Gelapkan Mobil Rental, Anggota DPRD Yunika: Itu Tidak Benar

Yunika mengaku terkejut dengan munculnya pemberitaan menyebut dirinya terlibat dugaan penggelapan mobil rental. Ia membantah tudingan tersebut dan menegaskan mobil-mobil menjadi persoalan dalam perkara itu telah diserahkan.

Menurutnya, jika memang terdapat persoalan terkait perhitungan pembayaran atau kekurangan lainnya sebagaimana dalam pelaporan bernilai Rp1,16 miliar, ia telah mengajak pelapor untuk melakukan penghitungan bersama.

"Kebetulan tidak direspons. Ada nilai sekitar Rp1,1 miliar soal tagihan, itu saya pastikan juga tidak benar. Menurut saya itu tagihan mobil kira-kira mungkin ada 100 mobil lebih kalau bisa ada tagihan segitu," jelas dia.

Yunika turut membantah memiliki tunggakan sewa dalam jumlah tersebut. Ia menyebutkan, sistem pengelolaan rental milik pelapor D selama ini diketahuinya cukup ketat.

"Kalaupun ada tunggakan segitu, saya pastikan juga tidak ada. Kenapa? Karena mobil telat dua hari saja misalkan, mobilnya juga langsung dimatikan GPS-nya," katanya.

Selain itu, Yunika turut mempertanyakan informasi menyebut perkara ini telah masuk tahap penyidikan. Pasalnya, ia mengaku belum pernah menerima panggilan maupun menjalani pemeriksaan terkait perkara tersebut.

"Aku aja belum ada klarifikasi. Belum ada BAP, belum ada klarifikasi. Kalau misalnya katanya ada panggilan, aku juga tidak terima," sambungnya.

Kuasa Hukum Yunika, Sopian Sitepu mengatakan, pihaknya akan mengonfirmasi langsung kepada penyidik Polda Lampung terkait informasi dalam laporan mengenai dugaan sejumlah mobil digadaikan.

Berdasarkan informasi diterima dari pihak Yunika, tidak ada mobil milik korban yang digadaikan. "Persoalan ini adalah persoalan pribadi antara Ibu Yunika dengan pemilik rental berinisial D. Jadi, tidak ada hubungannya dengan partai dan tidak ada hubungannya dengan jabatan. Ini murni urusan pribadi," tegasnya.

Ia mengatakan, pihaknya akan segera menemui penyidik Polda Lampung untuk mengetahui secara pasti perkembangan perkara tersebut. Oleh karena itu, pihaknya tidak ingin langsung menyimpulkan pokok perkara.

"Kita tidak menyatakan mutlak A benar atau B yang salah. Kami mau lihat menurut versi hitungan dan menurut versi hitungan dia. Kami selaku penasihat hukum akan kooperatif, akan berusaha menyelesaikan persoalan ini," imbuh Sopian.