Begini Konsep Boikot Pilkada 2024 Versi Aliansi Lampung Menggugat

Naufal mengatakan, pada aksi digelar mulai besok pagi, Aliansi Lampung Memanggil bakal menyampaikan empat tuntutan. Pertama, menuntut DPR dan Presiden hentikan upaya Revisi RUU Pilkada. Kedua, Mendorong dan menuntut penuh agar KPU ciptakan PKPU sendiri merujuk putusan MK.

"Ketiga, mencabut seluruh kebijakan tidak pro terhadap rakyat. Keempat, boikot Pilkada Serentak 2024," jelas Gendon sapaan akrabnya.

Disinggung tuntutan boikot Pilkada 2024, ia menjelaskan, salah satu cara dapat ditempuh melihat situasi dan kondisi terkini. Itu lantaran ada kemungkinan DPR tetap keukeh menganulir Putusan MK dan memilih mengutamakan Putusan MA.

Ditanya jadwal Pilkada Serentak 2024 sudah dirumuskan oleh KPU dan jadwal pendaftaran calon kepala daerah digelar mulai 27 Agustus 2024, Aliansi Lampung Menggugat tetap pada tuntutan boikot Pilkada atau tidak, menurut Naufal, jika DPR mensahkan Revisi UU Pilkada menjadi UU PIlkada, peraturan itu berlaku apabila ada nomor Lembar Negara. 

"Selagi barang (Revisi UU Pilkada) itu belum dapat nomor Lembar Negara, maka belum bisa digunakan sebagai landasan. Momen bisa kita gunakan sekarang itu adalah kita menahan kalaupun semisalnya pahitnya barang itu diketok oleh pemerintah dan DPR, kita dapat meminimalisir atau menahan mereka untuk tidak cepat-cepat memasukkan peraturan tersebut dalam Lembar Negara," tukasnya.

Diketahui Aliansi Lampung menggugat menggelar konsolidasi di Lapangan Rektorat Unila sore ini. Novan mengatakan merujuk absensi data 43 lembaga menghadiri kegiatan tersebut. Lembaga itu mayoritas dari mahasiswa dan organisasi masyarakat.

Rencana aksi digelar besok di Gedung DPRD Provinsi Lampung, diperkirakan dihadiri lebih dari 1.000 massa.