Bawa Penumpang Positif Corona, Satu Bus Dilarikan ke Rumah Sakit

Rencananya, Disnakertrans Prov. Lampung akan menyambut keenam pekerja migran yang dideportasi dari Malaysia tersebut di terminal untuk selanjutnya melakukan pemeriksaan kesehatan sebelum mereka pulang ke rumah masing-masing.

Namun, ketika Kepala Terminal Rajabasa menerima kabar bahwa salah seorang penumpang bus yang turun di Palembang dinyatakan positif COVID-19, rencana penjemputan itu dibatalkan.

Demi keselamatan dan kesehatan, bus tersebut langsung diarahkan ke RSBNH tanpa ada satu penumpang pun diperbolehkan turun di terminal maupun lokasi lain.

Menurut Lukmasyah, enam TKI ilegal asal Lampung yang menumpangi bus itu sejatinya sudah dikarantina selama 14 hari di Medan. Mereka berasal dari Lampung Selatan, Lampung Utara, Lampung Timur dan Lampung Tengah.

"Sebetulnya kami bersama pihak terkait sudah menyiapkan fasilitas kesehatan di terminal untuk memeriksa kesehatan mereka [keenam TKI ilegal] tapi kita tidak ingin ambil risiko karena ditakutkan semua penumpang terpapar virus ini sebab tergabung dengan penumpang yang turun di Palembang itu," kata dia.

Saat dikonfirmasi, Kepala Terminal Induk Rajabasa Denny Wijdan mengungkapkan bahwa informasi adanya penumpang yang dites positif COVID-19 datang dari Kasubag TU Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah V.

Kabar yang dia terima bahwa salah seorang yang menumpangi bus bersama para TKI ilegal asal Lampung tersebut dinyatakan positif COVID-19 setelah turun di Palembang dan melakukan pemeriksaan kesehatan.

"Jadi saat sembilan orang itu turun di Palembang dan dilakukan pemeriksaan di rumah sakit Siti Fatimah [Palembang], salah satu dari mereka positif COVID-19, itu informasi yang saya dapat dari sana," jelasnya.

Sehingga, lanjutnya, warga Lampung yang tadinya akan disambut di Terminal Rajabasa, atas instruksi Disnakertrans, langsung diarahkan ke RSBNH.

Kepala BP3TKI Lampung A. Salabi menjelaskan bahwa keenam orang tersebut dideportasi karena diketahui sebagai pekerja ilegal.

"Tapi untuk [TKI] yang legal, mereka masih bertahan di negara itu. Maka ke depan harapan kami kepada pihak imigrasi dapat selektif lagi dalam pembuatan paspor dan mesti berkoordinasi dengan Disnakertrans Kabupaten/Kota untuk memastikan apakah mereka ini benar TKI atau pelancong," jelas Salabi.

Update 14 April 2020, 23.00 WIB: