TUTUP
SCROLL UNTUK MELANJUTKAN MEMBACA
Gabung di IDN Times

Ngeri! Ada 783 Kasus Kekerasan Perempuan dan Anak di Lampung

Bandar lampung tertinggi

Ilustrasi kekerasan terhadap anak (IDN Times/Sukma Shakti)

Bandar Lampung, IDN Times - Kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Lampung berdasarkan data SIMFONI PPA (Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak)  hingga Oktober 2021 mencapai 783 kasus. Dari 15 kabupaten/kota di Lampung, Bandar Lampung menjadi daerah dengan kasus tertinggi.

Menurut Direktur Eksekutif LAdA DAMAR Lampung, Sely Fitriani, hal itu lantaran, masyarakat Kota Bandar Lampung mulai sadar melaporkan kasus kekerasan. Selain itu, masyarakat sudah mulai memahami akses informasi terhadap lembaga layanan sudah.

"Kemudian masyarakat sadar, kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak bukan suatu hal harus ditutupi sehingga keluarga atau tetangga berani melaporkan kasus itu," kata Selly saat Sosialisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak dan TPPO di Ruang Tapis Berseri Pemkot Bandar Lampung, Kamis (4/11/2021).

Baca Juga: 3 Aksi Kekerasan Pelayan Publik, LBH Bandar Lampung: Jauh dari Humanis

1. Kasus kekerasan seksual paling banyak terjadi

Ilustrasi Pelecehan (IDN Times/Mardya Shakti)

Selly memaparkan, rincian 783 kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak ini paling tinggi adalah kekerasan seksual mencapai 381 kasus.

Kemudian ada kekerasan fisik 177 kasus, psikis 161, eksploitasi seksual 4 kasus, tindak perdagangan orang 10  kasus, dan penelantaran 16 kasus.

Kendati demikian, menurut Selly Fitriani, data SIMFONI PPA masih memiliki kelemahan. Sebab semua masih terpusat di Kementerian PPA.

"Aplikasi SIMFONI PPA belum mendata TPPO (tindak pidana perdagangan orang). Sebaiknya lebih rigid untuk mendata kasus TPPO,” ujarnya.

2. Lembaga terkait harus memiliki data sama

ANTARA FOTO/Destyan Sujarwoko

Lebih lanjut Selly menyampaikan, terkait sistem dokumentasi dan pencatatan kasus kekerasan perempuan dan anak masih belum terkoordinasi. Untuk itu, Pemkot dan DAMAR Lampung, memberikan surat kepada lembaga-lembaga pelayanan PPA menjadi operator SIMFONI.

Itu supaya Pemerintah Provinsi Lampung maupun kabupaten/kota memiliki satu pendataan yang sama.

"Penguatan data terpadu ini merupakan upaya membangun sinergi antarlembaga dalam penanganan dan pendampingan khusus kekerasan, baik pada perempuan maupun anak," terangnya.

Baca Juga: Hari Kebebasan Pers Sedunia, Kasus Kekerasan Jurnalis Tak Ada Solusi

Berita Terkini Lainnya