Aduan Konten Lampung 'Dajal' Disorot LBH dan AJI Bandar Lampung

Menurut Sumaindra, pengaduan ke Polda Lampung terkait pelanggaran Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) hingga dituduh penyampaian hoaks tersebut bertentangan dengan kebebasan berpendapat.

Perundang-undangan itu sebagaimana diatur dalam Pasal 28 dan Pasal 28E ayat (3) UU RI Tahun 1945 berbunyi, 'setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat'.

"Kami, LBH Bandar Lampung menyatakan siap menjadi pendamping hukum untuk Bima Yudho,” ungkapnya.

Lebih lanjut diterangkan Sumaindra, perbuatan Bima Yudho Saputro terang-terangan mempersoalkan pembangunan infrastruktur di Lampung, itu dijamin kebebasan berkumpul dan berpendapat sesuai termaktub pada UU Nomor 39 Tahun 1999.

"Pasal ini mengatur tentang Hak Asasi Manusia serta Konvensi Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik atau International Covenant on Civil and Political Rights," jelasnya.

Komentar bernada serupa juga disampaikan Ketua AJI Bandar Lampung, Dian Wahyu Kusuma. Ia mengatakan, beberapa tahun terakhir UU ITE memang menjadi celah untuk mengkriminalisasi dan membungkam orang aktif mengkritik kebijakan pemerintah.

Padahal, menurutnya kritik terhadap pengambil kebijakan pemerintah diperlukan sebagai evaluasi kinerja, hingga para pemangku kepentingan bisa mengambil langkah perbaikan di daerah masing-masing. Terlebih urusan substansi kritik disampaikan merupakan fakta memang terjadi di Lampung.

"Kami mengimbau, agar pemerintah dan aparat penegak hukum menjamin keselamatan Bima dan keluarganya. Sebab, tak cuma dilaporkan ke polisi, kemarin, Bima mengaku keluarganya mendapatkan intervensi," tandas dia.