942 Ekor Burung Hasil Peredaran Satwa Liar di Lampung Dilepasliarkan

Itno melanjutkan, ratusan burung yang dilepasliarkan merupakan hasil penertiban peredaran tumbuhan dan satwa liar ilegal di wilayah Lampung sepanjang 2026. Burung-burung ini berasal dari berbagai provinsi di Sumatra dan masuk ke Lampung melalui jalur perdagangan satwa ilegal.

Sebelum dilepasliarkan, seluruh satwa menjalani proses rehabilitasi di Aviary Tahura Wan Abdul Rachman untuk memastikan kondisi kesehatan dan kemampuan adaptasi mereka.

"Seluruh individu telah melalui perawatan intensif hingga dinyatakan sehat dan siap kembali ke habitat alaminya," ucapnya.

Kegiatan pelepasliaran satwa liar untuk memperingati Hari Bumi Sedunia 2026, melibatkan sejumlah instansi dan organisasi.di antaranya BKSDA Bengkulu, Dinas Kehutanan Provinsi Lampung melalui Tahura Wan Abdul Rachman, BKHIT Lampung, Polda Lampung, hingga NGO Flight Protecting Indonesia’s Birds. Kolaborasi lintas sektor tersebut menjadi bentuk sinergi dalam penyelamatan satwa liar dari perdagangan ilegal yang masih marak terjadi.

Kawasan Tahura Wan Abdul Rachman sengaja dipilih sebagai lokasi pelepasliaran karena memiliki habitat dinilai sesuai bagi kehidupan satwa liar, khususnya burung. "Kondisi kawasan konservasi ini punya tutupan vegetasi yang beragam, mulai dari hutan sekunder, area rehabilitasi, hingga kawasan penyangga yang mendukung ketersediaan pakan alami," katanya.

Itno melanjutkan, burung yang dilepasliarkan terdiri berbagai jenis seperti poksai mandarin, poksai mantel, srigunting kelabu, kutilang emas, cucak kurincang, cucak janggut, kacamata gunung atau pleci, hingga jalak kebo.

Meski tidak termasuk satwa dilindungi oleh perundang-undangan, keberadaan burung-burung itu tetap memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem.

"Pelepasliaran ini merupakan bentuk nyata komitmen kami dalam mengembalikan satwa ke habitatnya setelah melalui proses penyelamatan dan rehabilitasi," katanya.

Kepala Balai KSDA Bengkulu, Agung Nugroho mengajak masyarakat untuk ikut menjaga kelestarian satwa liar, serta menegaskan tidak terlibat dalam aktivitas perburuan maupun perdagangan ilegal.

Menurutnya, Provinsi Lampung memiliki posisi strategis sebagai pintu gerbang Pulau Sumatra sehingga perlu pengawasan lebih ketat terhadap peredaran satwa liar.

"Lampung memiliki peran penting dalam menekan aktivitas perdagangan satwa liar ilegal, khususnya yang berasal dari wilayah lain di Sumatera. Kolaborasi lintas sektor menjadi kunci keberhasilan konservasi," imbuh Agung.