7.394 Pemilih ODGJ di Lampung Tatap Pemilu 2024

Dalam proses coklit tersebut, Agus mengatakan, para pantarlih memasukkan para penyandang disabilitas, terutama kaum ODGJ dalam DPT Pemilu 2024 dengan mengacu ketentuan peraturan perundang-undangan berlaku.

Salah satu persyaratan utamanya ialah, si penderita penyakit jiwa telah mengantongi surat keterangan medis yang menyatakan, sepanjang pemilih tersebut tidak mengalami gangguan kejiwaan atau ingatan secara permanen.

"Jadi landasannya pada surat keterangan dokter terkait pemilih tersebut, dengan kembali pertimbangan kalau di hari H memungkinkan menggunakan hak pilih," imbuhnya.

Mengacu pada rekapitulasi pendataan DPT tersebut, Agus melanjutkan, KPU Provinsi Lampung bersama jajaran bakal memastikan para penyandang disabilitas terdata dalam DPT, akan dapat menyampaikan hak pilihnya di berbagai tingkatan pemilihan mulai dari Pilpres hingga Pileg 2024.

Meski demikian, pihaknya nanti akan tetap mempertimbangkan laporan dari masyarakat sekitar. Itu bilamana nantinya pemilih ODJG tersebut sudah tidak lagi memungkinkan menyampaikan hak suaranya.

"Misalnya nanti pada hari H ada keterangan dokter yang baru bahwa yang bersangkutan tidak memungkinkan menggunakan hak pilih," ujar mantan Anggota KPU Kota Metro dua periode tersebut.

Agus menjelaskan, pihaknya juga tidak menutup peluang akan menginstruksikan para petugas Tempat Pemungutan Suara (TPS), untuk bisa mengawal hak pilih para penyandang disabilitas mental. "Kami sadar para saudara kita ini punya hak politik yang sama, maka kami juga meminta kepada Bawaslu untuk mengawasi penggunaan suara mereka," tambah Agus.

Terkait persoalan hak pilih kaum ODGJ, Akademisi Universitas Lampung (Unila) Bendi Juantara menilai, partisipasi pemilih dalam pelaksanaan Pemilu secara prosedural merupakan bagian inti dari demokrasi. Urgensi partispiasi politik pemilih akan memberikan legitimasi kuat bagi Pemilu hingga penyelenggaraan pemerintahan.

Selain itu, partisipasi politik juga merupakan bagian dari kontrol masyarakat terhadap pemerintahan. Mengingat, harapan terbesar dari rakyat untuk memilih bisa menciptakan peluang pemenuhan hak-hak rakyat telah diatur dalam aturan perundang-undangan.

"Jadi harus dipahami dulu, sedemikian penting partisipasi pemilih dalam Pemilu. Maka berapapun besaranya kelompok pemilih secara kuantitas perlu dimaksimalkan keterlibatannya, termasuk kelompok pemilih dari disabilitas hingga ODGJ," katanya.

Dalam urusan partisipasi pemilih ODGJ, Bendi menyebut, negara dalam hal ini secara khusus wajib melindungi dan memfasilitasi, agar ruang para pemilih tersebut dapat mudah disalurkan baik secara langsung maupun perwakilan dipilih langsung.

Apalagi perlu diingat, secara ketentuan peraturan mengatur mekanisme pemilihan pada Pemilu 2024 mendatang masih tetap sama yakni, para masing-masing pemegang hak suara tidak dapat digantikan.

"Perlu kita ingat, suara para pemilih disabilitas ini besar dan juga menjadi bagian penentu dalam Pemilu, termasuk di Lampung. Oleh karena itu perlu dijaga dan dikawal bersama, jangan sampai suara disabilitas ini disalahgunakan," tandasnya.