Tilap Insentif Pol PP Rp2,8 Miliar, 3 ASN Lamsel Ditetapkan Tersangka

Dari hasil penyidikan, Afni mengungkapkan, praktik korupsi ketiganya dilakukan pada tahun anggaran 2021 sampai dengan 2022, tepatnya saat tersangka M menjabat sebagai Kabid Ketertiban Umum (Tibum), A (Kasubag Keuangan), dan I Bendahara di Satpol PP Lampung Selatan

Ketiganya secara bersama-sama memuluskan praktik korupsi ini dengan modus memindahkan insentif atau honorarium personal piket dan unit Satpol PP Lampung Selatan.

"Jadi dana intensif ini dipindahkan ke rekening penampung dan lainnya, yang digunakan tidak sesuai dengan peruntukannya," ungkap Kajari.

Berdasarkan laporan hasil audit BPKP Provinsi Lampung, Afni menyampaikan, perbuatan korupsi para tersangka mengakibatkan terjadinya kerugian keuangan negera sebesar Rp2.824.911.140.

"Penetapan tersangka ini dilakukan berdasarkan alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam KUHAP," ucapnya.

Afni menambahkan, ketiga tersangka melanggar Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP.

Kemudian Pasal 3 Jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b UU No. 31 Tahun1999 sebagaimana diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan UU No. 31 Tahun1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP.

"Tersangka M dan A sudah langsung dilakukan penahanan selama 20 hari ke depan mulai 17 September sampai 6 Oktober 2024 di Rutan Kalianda. Sementara tersangka I sedang menjalani perawatan media dikarenakan sakit," tandas Kajari Lampung Selatan.