Iuran Tapera Dinilai Kurang Tepat Sasaran Bagi Pekerja di Lampung
perumahan Greysia Polii (Instagram.com/greyspolii)
Intinya Sih...
- Kebijakan Tapera diteken Presiden Jokowi dinilai kurang tepat sasaran di Lampung
- Daya beli dan ketersediaan lahan di Lampung tak sebanding dengan daerah besar di Pulau Jawa
- Pembayaran iuran Tapera bagi pekerja di Lampung dinilai kurang pas, lebih cocok untuk daerah atau tempat khusus
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Bandar Lampung, IDN Times - Kebijakan mengenai kewajiban iuran Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) telah diteken Presiden RI Joko "Jokowi" Widodo dinilai kurang tepat sasaran diberlakukan bagi para pekerja di Provinsi Lampung.
Menurut Pengamat Ekonomi asal Lampung, Erwin Oktavianto mengatakan, relevansi kebijakan ini tak berbanding lurus dengan daya beli masyarakat hingga ketersediaan lahan di Lampung, bila dibandingkan dengan kota atau provinsi besar di Pulau Jawa.
"Daya beli di Lampung tidak seperti di Jakarta, Bandung dan daerah Jawa lainnya, ini pertama. Kedua, Lampung masih banyak lahan dengan nilai masih rendah di daerah-daerah tertentu. Jadi prevalensi pilihan masyarakat itu rumah adalah hal yang sudah bisa dipenuhi," ujarnya dikonfirmasi, Selasa (28/5/2024).
Baca Juga: Ortu Anak Korban Guru Ngaji Cabul Lampung Minta Pelaku Dihukum Berat
1. Minat perumahan di Bandar Lampung rendah
Ilustrasi perumahan (pexel.com)Dari sudut pandangnya, Erwin menilai, pembayaran iuran Tapera bagi para pekerja di Lampung kurang tepat sasaran. Sebagai contoh, bisnis properti perumahan di Kota Bandar Lampung sampai detik ini masih kesulitan mencari konsumen dan tak begitu menjanjikan.
Pasalnya, harga jual sebuah rumah dibanderol dengan nilai tinggi. Alhasil, masyarakat pekerja akhirnya memilih membeli rumah di daerah sekitaran Kota Bandar Lampung.
"Dibanding membeli perumahan kecil di pusat Kota Bandar Lampung, mereka rata-rata memilih nilai tanah lebih murah dan bisa bangun rumah lebih besar dengan nilai sama, misalnya di Natar (Lampung Selatan)," jelasnya.
Kondisi demikian tentu berbeda dengan membeli rumah atau tanah di daerah pinggiran kota-kota besar. "Menurut saya, asumsi kebijakan ini kurang pas diterapkan di Lampung," tambah dia.
2. Lebih tepat diimplementasikan di daerah tingkat hunian rendah dengan penduduk padat
Contoh wilayah padat penduduk seperti Jakarta (Suara.com)Erwin menyampaikan, sejatinya simpanan Tapera akan dipungut dari pemberi kerja 0,5 persen dan pekerja 2,5 persen, sementara pekerja mandiri akan secara penuh dipotong 3 persen ini lebih elok diberlakukan kepada pekerja berada di kota atau provinsi besar, terutamanya di daerah Pulau Jawa.
"Baiknya diterapkan di daerah atau tempat khusus saja, seperti provinsi memiliki tingkat hunian rendah dengan jumlah kepadatan penduduk yang tinggi," ucapnya.
Apalagi prefensi sebagai besar masyarakat Lampung saat ini, bukan untuk membeli unit perumahan, melainkan membeli bidang tanah untuk dibangun rumah. "Bisa kita lihat, bangunan rusun sampai apartemen yang sudah terbangun, itu
3. Jangan sekadar jadi modal investasi pemerintah
ilustrasi rencana anggaran (pexels.com/Karolina Grabowska)Bila pada akhirnya kebijakan ini terealisasi, Erwin berharap implementasi kebijakan jaminan sosial ini pada akhirnya pada benar-benar menghadirkan kesejahteraan, bukan sekedar negara berinvestasi dengan uang rakyat.
Artinya, iuran dibayarkan masyarakat bisa mewujudkan kepemilikan rumah sebagaimana telah dijanjikan dalam kebijakan tersebut.
"Efektivitas kebijakan ini harus digaris bawahi, iuran ini jangan hanya sebagai pemulus modal investasi pemerintah untuk menyokong pendanaan APBN yang kurang, sebab masyarakat yang sudah punya rumah tetap diwajibkan membayar iuran," tandasnya.
Baca Juga: Jalur Zonasi Masalah Krusial PPDB, Pemprov Lampung Atur Soal Ini
