Pemprov Lampung Target Angka Stunting 2024 Turun 10 Persen

11 Jul 2023, 12:01 WIB

Ilustrasi anak stunting (ANTARA FOTO)

Bandar Lampung, IDN Times - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung menargetkan penurunan angka stunting mencapai 10 persen pada 2024.

Wakil Gubernur Lampung, Chusnunia Chalim mengatakan, penargetan itu sekadar target provinsi dan harus betul-betul digiatkan, hingga bisa menyelamatkan anak-anak di Lampung bebas dari stunting.

"Target Provinsi Lampung sampai 10 persen kalau bisa zero stunting. Stunting permasalahan serius yang bisa merenggut masa depan anak bangsa," ujar Nunik, sapaan akrabnya, Selasa (11/7/2023).

1. Program stunting pada APBD harus tepat sasaran

Wagub Lampung, Chusnunia Chalim. (Dok. Pemprov Lampung).

Sebagai upaya realisasi terget tersebut, Nunik mengajak Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) provinsi dan kabupaten/kota saling bersinergi mengoptimalkan program-program tepat sasaran dan konkret. Itu guna mempercepat penurunan stunting.

"Paling utama adalah agar program menjawab persoalan. Program yang baik, dijalankan dengan baik dan hasilnya baik, untuk penurunan angka stunting Lampung," imbuhnya.

Program-program penurunan stunting telah dituangkan pada APBD harus tepat sasaran dengan persoalan di lapangan. "Jangan terjadi ketidaksesuaian termasuk misprogram. Diskusi desk menjadi sangat penting, untuk bisa dilakukan zoom yang lebih jelas, persoalannya apa, langkahnya apa," sambung dia.

2. Lampung 2022 tiga besar provinsi angka prevalensi terendah

Ilustrasi kegiatan posyandu. (ANTARA FOTO/Muhammad Bagus Khoirunas)

Berdasarkan data Survey Status Gizi Indonesia (SSGI) 2022, Nunik menjelaskan, Provinsi Lampung masuk dalam tiga besar provinsi dengan angka prevalensi terendah secara nasional yaitu menyentuh 15,2 persen.

Selaku Ketua TPPS Provinsi Lampung, ia akan memberi perhatian khusus kepada lima kabupaten mengalami peningkatan prevalensi stunting berdasarkan data SSGI 2022 yaitu, Lampung Timur, Lampung Utara, Pesawaran, Tulang Bawang dan Mesuji.

"Beberapa wilayah yang mengalami kenaikan kita perlu perhatikan lebih detail, karena kita ada kabupaten dengan tren penurunannya semakin cepat," jelas Nunik.

3. Harus ada koordinasi

Ilustrasi anak. (Stunting.brecorder.com)

Lebih lanjut Nunik berharap, pihak-pihak terkait penanganan urusan terkait untuk terus melakukan peningkatan Koordinasi TPPS Provinsi dan kabupaten/kota dalam penurunan stunting.

Termasuk pemetaan program, kegiatan, dan sub kegiatan mendukung percepatan penurunan stunting di daerah berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting.

"Tingkatkan peran TPPS provinsi dan kab/kota terutama melalui kesiapan rencana kerja TPPS 2023. Serta dukungan anggaran dan berfungsinya sekretariat TPPS pada seluruh tingkatan pemerintahan," tandas wagub.