Pansus DPRD Lampung Dorong Kementerian Tangani Polemik Harga Singkong

Kata Mikdar, polemik anjloknya harga singkong sudah semestinya mendapat penanganan oleh kementerian. Misalnya Kementerian Perdagangan, agar adanya penataan menyoal terkait ketentuan dan kebijakan impor singkong.

Termasuk Kementerian Perdagangan, agar tidak mudah mengeluarkan kebijakan perizinan impor. Namun jika impor benar-benar dibutuhkan, maka disarankan itu dilakukan langsung oleh lembaga pemerintah seperti BUMN.

“Tujuan kebijakan ini agar bisa mendapat pengawalan dan sesuai kondisi petani dan kondisi daerah. Jadi tidak dilepas secara bebas ke perusahaan swasta saja,” katanya.

Mikdar melanjutkan, Pansus Tata Niaga Singkong DRPD Provinsi Lampung menyambut baik sikap Menteri Pertanian Amran Sulaiman mulai menanggapi dan menyoroti persoalan harga singkong di Lampung.

Oleh karenanya, ia berharap Kementerian Pertanian bisa menata agar adanya peningkatan produksi singkong oleh petani di Lampung dan mendorong singkong menjadi tanaman yang masuk ke kategori tanaman ketahanan pangan.

“Berarti pemerintah pusat sudah mendengar dan ingin mengambil langkah. Maka itu, kami berharap agar harga ini bisa ditata," ucapnya.

Seiring dengan upaya-upaya tersebut, Mikdar menambahkan sekaligus meminta kementerian bisa mendorong adanya upaya subsidi pupuk petani singkong. Lalu, kementerian bisa menyediakan bibit unggul dan menyediakan alat pertanian yang bisa meningkatkan produksi.

Selain itu, ia berharap Kementrian Perindustrian juga bisa mendorong tingkat produktivitas, agar adanya produk turunan dari singkong dan tidak hanya tepung tapioka.

“Kami harap pemerintah pusat secepatnya mengambil keputusan. Ini darurat, karena menyangkut hajat hidup orang banyak,” kata Legislator dari Fraksi Gerindra tersebut.

Menyinggung keputusan bersama ihwal kesepakatan harga singkong Rp1.400 per Kg dengan potongan tonase minimal 15 persen, Mikdar menyebutkan, faktanya kebijakan ini tak berbanding lurus. Sebab, perusahaan tidak bisa menerima singkong dari petani dan lebih memilih menutup produksi pabrik.

Menurutnya, alasan pengusaha menutup pabrik pembelian singkong oleh petani karena kualitas kadar air dan besaran singkong dianggap tidak sesuai. Alhasil, perusahaan atau pabrik tidak sanggup membeli dengan harga kesepakatan Rp1.400.

“Menurut pengakuan mereka dengan kondisi singkong saat ini dan harga Rp1.400 per kilo mereka rugi. Sementara petani meminta agar pengusaha menjalankan kesepakatan bersama,” tambahnya.

Atas dasar fakta-fakta di lapangan ini, Mikdar menyebutkan peran pemerintah pusat untuk segera mengatasi persoalan yang ada. “Harus mencari solusi agar petani maupun pengusaha tidak sama-sama merugi. Maka yang bisa mengurai ini perlu peran pemerintah pusat agar dapat membuat semacam regulasi pasti perihal singkong ini,” imbuhnya.