Minta Kajian, DPRD Lampung Klaim Bakal Tindaklanjuti Tuntutan Buruh

Mikdar meminta supaya tuntutan-tuntutan telah disampaikan tersebut turut disertai kajian, agar bisa menjadi pertimbangan pemerintah daerah hingga pusat untuk menindaklanjuti persoalan dan keluhan para buruh.

Menurutnya, upaya ini disadari merupakan bagian dari fungsi dan tugas legislatif untuk menyelesaikan persoalan masyarakat, termasuk para buruh di Lampung.

"Ini akan kita adakan lagi rapat, sesuai arahan pimpinan DPRD. InsyaAllah dalam waktu dekat setelah dirapatkan bersama, kita akan mengundang kembali perwakilan-perwakilan buruh maupun organisasi buruh di Lampung," ucapnya.

Ihwal kepastian tindak lanjut tersebut, Mikdar menyebut, agenda itu secepatnya akan dilaksanakan dengan mengundang pihak-pihak terkait seperti dinas tenaga kerja, BPJS, perusahaan, hingga instansi perpajakan.

"Jadi intinya, persoalan ini akan ditindaklanjuti dan diteruskan dan kita minta kajian supaya yang dipersoalkan ini memiliki dasar kuat, hingga diterima di pusat," imbuhnya.

Termasuk urusan pengawasan tenaga kerja kini berada di bawah wewenang penuh Disnaker Provinsi Lampung. "Hal ini dipandang tidak pas dikarenakan lemah akhirnya, yang seharusnya di kabupaten/kota. Hal-hal begini yang harus disampaikan ke pusat, kita mendukung," tambah politisi Partai Gerindra tersebut.

Menanggapi komitmen DPRD Provinsi Lampung tersebut, Perwakilan FSPMI Lampung, Eric Mediartha mengharapkan, upaya tersebut diharapkan para buruh tidak hanya menjadi sekadar janji berwujud angin segar belakang, melainkan benar-benar ditindaklanjuti.

Oleh karenanya, para buruh hingga organisasi pekerja akan terus konsisten mengawal komitmen tersebut, hingga terpenuhinya poin-poin tuntutan disampaikan pada peringatan May Day di tahun ini.

""Kita akan kawal, kita akan kirim kajian dan perbandingan yang ada untuk dikirim. Sebagai realisasi, kita minta ini bukan hanya jadi lip service saja," pintanya.

Ihwal permintaan kajian atas tuntutan peserta aksi, Eric menyebutkan, kajian-kajian dimaksud sejatinya sudah bertebaran baik dilakukan oleh pakar ekonomi hingga akademisi, terutama persoalan Omnibuslaw Undang-Undang (UU) Cipta Kerja.

"Kajian itu bukan sudah dilakukan sendiri, tapi banyak dilakukan pihak-pihak ada banyak contoh kebijakan diberlakukan sekarang justru menyengsarakan buruh," tandasnya.