Metro Siaga Kekeringan dan Karhutla, Warga Diminta Aktif Awasi

25 Jul 2025, 12:08 WIB

Silviana Via

Ilustrasi Kebakaran Hutan (Pexel/RDNE Stock project)

Intinya sih...

Kerja sama lintas sektor dan keterlibatan masyarakat kunci dalam menekan dampak bencana
Masyarakat diimbau tidak melakukan pembakaran lahan secara masif untuk menjaga lingkungan
DLH Kota Metro telah membentuk sistem respons cepat di wilayah rawan bencana untuk menghadapi musim kemarau

Disclaimer: This summary was created using Artificial Intelligence (AI)

Metro, IDN Times – Menghadapi potensi bencana musim kemarau, Pemerintah Kota Metro menggelar Rapat Koordinasi Lintas Sektoral di Ruang Vicon Polres Metro, Kamis (24/7/2025). Rapat ini dipimpin Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Kesra), Rosita, serta dihadiri unsur Forkopimda, TNI/Polri, BPBD, dan Dinas Lingkungan Hidup. Dalam arahannya, Rosita menegaskan pentingnya kesiapsiagaan dan sinergi semua pihak guna menekan risiko bencana seperti kekeringan, kebakaran hutan dan lahan (karhutla), serta dampak iklim ekstrem lainnya.

“Kita harus memastikan seluruh elemen, dari pemerintah hingga masyarakat, bersinergi dalam pencegahan dan penanganan bencana. Kesiapsiagaan sejak dini adalah kunci,” kata Rosita, Jumat (25/7/2025).

Rosita juga menekankan pentingnya komunikasi aktif dengan masyarakat sebagai garda terdepan dalam pemantauan dan pelaporan potensi bencana di wilayah masing-masing.

1. Kerja sama dan keterlibatan masyarakat jadi kunci tekan dampak bencana

Ilustrasi Kebakaran Hutan (Pexel/Pixabay)

Wakil Kepala Kepolisian Resor Metro, Kompol Agung Ferdian, menegaskan pentingnya penguatan tiga langkah utama dalam upaya menghadapi potensi kekeringan, kebakaran hutan dan lahan (karhutla), serta bencana alam lainnya di wilayah Kota Metro. Menurutnya, kerja sama lintas sektor dan keterlibatan masyarakat merupakan kunci dalam menekan dampak bencana yang kemungkinan terjadi selama musim kemarau.

Ia menjelaskan, ada tiga langkah utama yang perlu kita diperkuat bersama. Di antaranya, koordinasi dan kerja sama antar instansi serta masyarakat dalam upaya penanganan bencana. Semua pihak harus terlibat dan saling mendukung.

2. Masyarakat diimbau tidak melakukan pembakaran lahan secara masif

Ilustrasi Kebakaran Hutan (Pexel/Matthis Volquardsen)

Lebih lanjut, ia menyampaikan, penyuluhan dan pembinaan kepada masyarakat tentang pentingnya menjaga lingkungan dan tidak melakukan pembakaran lahan juga harus dilakukan secara masif dan berkelanjutan.

“Puntung rokok yang masih menyala sangat berbahaya jika jatuh di semak kering atau lahan terbuka. Sekecil apa pun percikan api bisa jadi awal kebakaran,” ujarnya.

Langkah berikutnya yang dianggap penting adalah, mempersiapkan personel, logistik, dan peralatan yang memadai untuk mendukung proses antisipasi maupun penanggulangan bila bencana benar-benar terjadi.

“Jangan menunggu bencana terjadi baru bergerak. Kita harus sudah siaga sejak sekarang, baik dari sisi personel maupun perlengkapan di lapangan,” tambahnya.

3. DLH sudah bentuk sistem respon cepat untuk wilayan rawan bencana

Ilustrasi Kebakaran Hutan (Pexel/Pixabay)

Sementara itu, Yerri dari Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Metro menyampaikan, pihaknya telah membentuk sistem respons cepat bersama Damkar dan BPBD, terutama di wilayah rawan.

"Kami siap menghadapi musim kemarau ini. DLH bekerja sama dengan Damkar dan BPBD dalam upaya antisipasi dan penanganan dini jika terjadi kebakaran di kawasan hutan atau ruang terbuka hijau,” ujar Yerri.

Ia menambahkan bahwa selain kesiapan teknis, pihaknya juga gencar melakukan edukasi kepada masyarakat sekitar kawasan hutan untuk turut serta dalam pengawasan lingkungan, serta tidak melakukan tindakan yang berisiko seperti pembakaran lahan atau membuang puntung rokok sembarangan.

“Keterlibatan masyarakat sangat penting. Pencegahan jauh lebih efektif daripada penanganan,” tambahnya.

This article is written by our community writers and has been carefully reviewed by our editorial team. We strive to provide the most accurate and reliable information, ensuring high standards of quality, credibility, and trustworthiness.