Libatkan ASN hingga Kades, 8 Pelanggaran Pilkada Lampung Teregistrasi

Tamri melanjutkan, delapan kasus dugaan pelanggaran Pemilu tersebut rata-rata telah memenuhi adanya unsur pidana, serta didominasi dugaan pelanggaran netralitas melibatkan Aparatur Sipil Negara (ASN) hingga kepala desa.

"Jadi memang lebih banyak terlibat itu terkait kepala desa, ASN, dugaan politik uang, keterlibatan pejabat daerah-negara," ucapnya.

Terkait dugaan netralitas ASN dan kepala daerah, Tamri melanjutkan, unsur dalam kasus tersebut saling beririsan dan berkaitan antara keterlibatan pelanggaran netralitas dengan pelanggaran pidana Pemilu.

"Keterlibatan kepala desa dan ASN itu bisa netralitas, bisa juga pidana kalau dia membuat keputusan atau tindakan yang menguntungkan," terangnya.

Delapan kasus telah diregistrasi ini masih terus ditangani dan didalami Sentra Gakkumdu masing-masing kabupaten/kota. "Ini masih ditangani, ada yang masih proses penyelidikan, ada yang baru di registrasi, ada yang sudah naik sidik," lanjut dia.

Seiring temuan dan pelaporan kasus-kasus tersebut, Tamri menambahkan, Bawaslu Provinsi Lampung terus melakukan supervisi dan monitoring terhadap penanganan di Sentra Gakkumdu kabupaten/kota.

"Kami akan memastikan, bahwa alur penanganan pelanggaran sesuai peraturan perundang-undangan dan Peraturan Bawaslu," ucapnya.