Kendaraan ODOL Bikin Jalan Rusak, Pemprov Lampung Kirim Surat ke Pusat

Dijelaskan Bambang, muatan melebihi batas maksmial (tonase) pada kendaraan besar ditengarai menjadi salah satu penyebab kerusakan jalan di Provinsi Lampung. Oleh karenanya, pemerintah daerah berharap perhatian pemerintah pusat terkait kebijakan tersebut.

"Kita harapkan nanti mungkin ada semacam pendelegasian atau seperti apa penanganannya yang ada di jalan provinsi. Sehingga kami bergerak pun ada dasarnya," imbuhnya.

Ia menyebut, pemerintah daerah akan menggelar pertemuan lebih lanjut membahas spesifik terkait kebijakan tersebut. "Bukan pengambil alihan kewenangan ya, hanya bagaimana pengendalian muatan lebih yang ada di jalan provinsi itu sudah dari 2022. Namun belum dijawab surat itu," sambung Bambang.

Terkait kemungkinan Pemprov Lampung bakal mengeluarkan Peraturan Daerah (Perda) atau Peraturan Gubernur (Pergub) guna menangani permasalahan tonase kendaraan, Bambang menyebut masih harus menunggu arahan lebih lanjut dari pemerintah pusat.

"Harapan kami, ada titik jelasnya (penanganan persoalan tonase), kalau memang kami ada mandat (dari pemerintah pusat) untuk mengawasi di jalan provinsi akan kami laksanakan," pungkasnya.

Mengingat, selama ini penanganan kendaraan tonase berlebihan masih menjadi urusan perhatian pemerintah pusat. "Kami harap nanti pak dirjen ada surat, yang kita bisa tindaklanjuti," tambah dia.

Permohonan penanganan dan pengawasan tersebut bukan tanpa sebab. Dikatakan Bambang sebab biaya pemeliharaan dan perbaikan jalan status provinsi dan kabupaten/kota diakui membutuhkan dana anggaran besar. Hal itu bertujuan meminimalisir pelanggaran tonase pada kendaraan.

"Ini menyangkut pembiayaannya status itu. Jadi kalau bisa jalan provinsi ini pembiayaannya besar, ya kita diberikan untuk mengatur itu," tandas eks Pj Bupati Pesisir Barat tersebut.