Bawaslu Bandar Lampung Petakan TPS Rawan Pilkada 2024

Apriliwanda menyampaikan, pemetaan TPS rawan dilakukan mengacu pada sejumlah variabel yang telah ditentukan.

Variabel pertama pada pemetaan tersebut merupakan hak pilih TPS yang mencatatkan banyak pemilih dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) dan Daftar Pemilih Khusus (DPK). "TPS dekat rumah sakit, perguruan tinggi, dan pondok pesantren juga menjadi perhatian," ujarnya.

Lebih lanjut, ia membeberkan variabel kedua adalah kampanye saat berada di TPS, biasanya hal ini menggunakan politik uang bahkan isu SARA.

Berikutnya variabel netralitas dari penyelenggara, dimana Bawaslu bakal mengawasi agar petugas tidak berpihak pada pasangan calon tertentu.

"Variabel empat,.lokasi TPS dekat dengan posko pemenangan pasangan calon, berada di wilayah rawan bencana, sulit diakses, atau memiliki riwayat konflik," ucapnya.

Apriliwanda menyampaikan hasil identifikasi oleh Bawaslu bersama Panwaslu Kecamatan dan Kelurahan mencatat beberapa kategori TPS rawan, seperti:

• Pemilih Tidak Memenuhi Syarat: Sebanyak 447 TPS, mayoritas di Kecamatan Sukarame, Panjang, dan Bumi Waras.
• TPS Dekat Posko Paslon: Ada 22 TPS, banyak di Kecamatan Panjang dan Teluk Betung Utara.
• TPS di Lokasi Rawan Bencana: Sebanyak 16 TPS, terutama di Bumi Waras dan Teluk Betung Selatan.
• TPS Sulit Dijangkau: Sebanyak 6 TPS, mayoritas di Kecamatan Rajabasa.
• TPS dengan Pemilih Disabilitas: Sebanyak 196 TPS, tersebar di Tanjung Karang Pusat, Tanjung Karang Barat, dan Labuhan Ratu.

Apriliwanda menjelaskan, pemetaan ini dilakukan untuk mendukung pengawasan Bawaslu terhadap pelanggaran dan potensi sengketa selama pemungutan suara.

“Kami akan memprioritaskan pengawasan pada TPS yang telah teridentifikasi dalam TPS rawan,” jelasnya.

Langkah ini menjadi bagian dari upaya Bawaslu untuk memastikan Pilkada 2024 berlangsung secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.